PARIWISATA sejatinya ialah salah satu potret besar untuk memberikan gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional. Baik dan buruknya wajah Indonesia di mata global sedikit banyak akan ditentukan bagaimana bangsa ini memperlakukan, menata, sekaligus mengelola sektor pariwisata.
Begitu pun kaitannya dengan perekonomian, pariwisata ialah pilar pembangunan yang semestinya tak boleh ditinggalkan. Presiden Joko Widodo bahkan berulang kali menegaskan bahwa pariwisata harus menjadi leading sector perekonomian nasional.
Mengapa? Karena pariwisata merupakan industri yang paling mudah dan cepat menghasilkan devisa. Ia juga punya multiplier effect tinggi. Ketika pariwisata bekerja, pada saat itu pula ekonomi masyarakat akan bergerak, lapangan kerja tercipta, dan infrastruktur pendukung mesti terbangun.
Kita memang punya modal kuat di sektor ini dengan keindahan, kekayaan alam, serta keanekaragaman budaya yang sungguh luar biasa. Mungkin bisa disebut salah satu yang terbaik di dunia. Bangsa ini juga punya kultur keramahan serta tolong-menolong yang tidak semua negara memilikinya. Namun, nyatanya, mengelola keindahan itu tak mudah.
Bertahun-tahun lamanya negeri ini terperangkap dalam situasi yang gagap mengapitalisasi keindahan alam budaya dan keramahan menjadi nilai tambah bagi ekonomi. Dulu kita seperti lupa bahwa sejatinya pariwisata ialah alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sesuai cita-cita pendiri bangsa.
Akan tetapi, saat ini agak berbeda. Cara negara memandang sektor pariwisata sudah jauh lebih maju ketimbang sebelum-sebelumnya. Presiden Jokowi tidak hanya selalu bilang pariwisata harus menjadi sektor terdepan pembangunan dan menjadi fokus perhatian pemerintah, tapi juga dia praktikkan langsung perhatian itu dengan rutin mengunjungi tempat-tempat wisata di pelosok Nusantara.
Dari 10 destinasi wisata yang akan dikembangkan pemerintahan Presiden Jokowi sebagai 'Bali Baru', Jokowi setidaknya aktif bolak-balik ke empat destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur. Tak sekadar menikmati keindahannya, Presiden juga selalu bicara soal tantangan dan hambatan pengembangan tujuan wisata yang ia kunjungi.
Boleh jadi Jokowi memang sekadar ingin blusukan ke destinasi-destinasi wisata unggulan untuk melihat perkembangan pengembangannya. Akan tetapi, dalam sudut pandang yang lain, apa yang dilakukan Presiden itu bisa pula kita maknai sebagai 'peringatan' kepada pemerintah daerah untuk bekerja lebih sigap.
Harus diakui, belum terlihat sinkronisasi yang manis antara pola pikir pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rencana besar pariwisata tersebut. Yang tampak justru kurang proaktifnya daerah menyongsong program dari pusat.
Mereka gagap karena tak terbiasa kerja cepat dan presisi. Birokrasi mereka masih saja lelet padahal kemajuan teknologi terus berlari dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Jokowi tak biasa bekerja lambat. Karena itu, ia rajin menyambangi tempat-tempat tersebut sekadar untuk mengingatkan pemerintah daerah agar bisa segendang dan seirama dengan pusat.
Mau tidak mau, jika Indonesia ingin meraih target kunjungan wisata sebanyak 20 juta pada tahun ini dengan devisa US$17,6 miliar, dan makin meningkat di tahun-tahun mendatang, persoalan klasik seperti itu terlebih dulu harus dibereskan.
Berikutnya kita mesti sepakat sumber daya manusia (SDM) ialah subjek sekaligus pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan. Karena itu, peningkatan kualitas dan mentalitas SDM harus jadi prioritas.
Semua mesti dilakukan dari sekarang. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara besar, yang sebagian ekonominya kukuh ditopang dan didukung sektor pariwisata.
