Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEPI dari prestasi sepertinya sudah menjadi identifikasi yang amat melekat dengan lembaga legislatif di negeri ini. Lambat mengurus legislasi, tapi juara untuk urusan korupsi. Publik mengharapkan mereka memberi solusi, tapi faktanya mereka seolah bekerja tanpa visi.
Di sisi lain, dunia bergerak begitu cepat. Perubahan dan kemajuan zaman tak bisa dihindari. Nilai-nilai baru terus tercipta. Persaingan global pun menjadi keniscayaan. Tantangan itu tentunya hanya bisa dilewati bila seluruh elemen, terutama para pemimpin dan elite negeri, termasuk wakil-wakil rakyat di parlemen, memiliki visi dengan lompatan jauh ke depan.
Tanpa visi, jangan pernah berpikir Republik ini akan melaju dengan kecepatan tinggi. Tanpa perubahan pola pikir, sungguh sia-sia kita berharap bangsa ini bakal memenangi pertarungan global.
Kuncinya ialah bagaimana kita memandang masa depan serta berani meninggalkan mindset dan cara-cara kerja lama yang kebanyakan hanya menjadi rutinitas dan dikerjakan ala kadarnya.
Karena itu, kita patut menyambut positif ketika Presiden Joko Widodo mengingatkan lagi pentingnya perubahan pola pikir tersebut saat memberikan kuliah umum kepada para calon anggota DPR Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Selasa (16/7).
Ada kegundahan dan harapan yang diungkapkan Presiden kepada anggota DPR terpilih yang bakal mengisi kursi di Senayan hingga 2024 itu.
Kepala Negara berharap bangsa ini melakukan gerakan perubahan, seperti memperbarui nilai-nilai untuk menuju Indonesia maju. Itu, kata Jokowi, semestinya dapat dimulai salah satunya dari lembaga legislatif. Anggota legislatif dan seluruh elemen bangsa bersama-sama mencarikan solusi, bertindak cepat dan fleksibel untuk mendukung langkah meraih kemajuan.
Harapan Presiden sama dengan harapan rakyat. Kekhawatiran Presiden juga sama dengan kekhawatiran rakyat. Di antara harapan dan kekhawatiran itulah kepentingan rakyat akan dipertaruhkan.
Wajah baru DPR periode 2019-2024 mendatang, tidak bisa tidak, harus berubah dari kekusaman selama ini. Jangan wajah baru justru menambah panjang daftar anggota parlemen yang miskin visi, nihil prestasi, tapi malah sibuk memperkaya diri.
Publik sebenarnya tak pernah henti menaruh harapan baru setiap pergantian anggota parlemen melalui kontestasi pemilihan umum. Namun, setiap kali itu pula publik terus dikecewakan dengan tabiat yang nyaris tak berubah dan 'prestasi-prestasi' menjengkelkan yang rutin ditorehkan para anggota dewan, seperti korupsi dan kemalasan yang bertubi-tubi.
Akan tetapi, meski terus dikecewakan, rakyat tak sepatutnya membunuh asa. Mimpi memiliki lembaga legislatif yang anggotanya tak hanya mencari pekerjaan, mengeruk fulus, serta bermanuver untuk merebut posisi-posisi kekuasaan harus tetap dijaga.
Pada saat yang sama kita mesti merawat harapan bahwa suatu saat nanti akan memiliki parlemen yang sangat visioner, berpola pikir maju, dengan tetap dilandasi fondasi integritas dan kapabilitas yang mumpuni.
Mestinya tak perlu menunggu lama. Perubahan-perubahan positif itu bisa dimulai dari para anggota DPR terpilih yang akan memulai tugas pada Oktober 2019 mendatang. Buang pola pikir usang, bangun nilai-nilai baru yang produktif, maka satu hambatan bangsa meraih kemajuan akan terdobrak.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved