Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SATUAN Tugas Antimafia Bola Polri telah membuka tabir betapa bobroknya tata kelola persepakbolaan Indonesia. Kerja satgas bentukan Polri ini menunjukkan bahwa mafia ternyata telah lama bersemayam di tubuh persepakbolaan nasional, dari hulu hingga ke hilir.
Para mafia telah leluasa mengatur dan memanipulasi persepakbolaan di Tanah Air bukanlah cerita baru. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadikan permainan sepak bola nasional sebagai objek untuk mengeruk untung lewat permainan judi.
Wabah pengaturan pertandingan ini seakan menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Tidak hanya di level klub, tubuh induk organisasi sepak bola nasional yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tidak lepas dari penyakit yang mematikan sportivitas dan prestasi sepak bola kita.
Kini, pemimpin tertinggi PSSI terjerat kasus yang berkaitan dengan mafia sepak bola tersebut. Joko Driyono, Plt Ketua Umum PSSI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola karena diduga mencuri, menghilangkan, dan merusak barang bukti dalam kasus pengaturan pertandingan.
Dengan status Joko Driyono tersebut, akhirnya PSSI memutuskan untuk menggelar kongres luar biasa. KLB yang akan digelar ini memiliki dua agenda, yakni membentuk perangkat komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP). Agenda kedua ialah penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
KLB ialah wahana reformasi total, bahkan kalau perlu revolusi PSSI. Jangan sampai KLB hanya mengganti ketua seperti sebelumnya, sedangkan para mafia masih nyaman menguasai persepakbolaan nasional.
Bukan kali ini saja KLB digelar dengan semangat reformasi tapi nyatanya hanya ketua umum yang diganti, sedangkan sosok-sosok culas jaringan mafia bolanya tidak pernah tuntas disingkirkan.
Seperti yang pernah disampaikan dalam forum ini, bahwa PSSI ke depan harus bersih dari pihak-pihak yang sudah bercokol lama karena stempel 'gagal' telah terpatri dalam kinerja mereka. PSSI haruslah dijalankan sosok yang benar-benar baru, segar, dan lepas dari lingkaran mafia sepak bola yang selama ini menjadikan PSSI sebagai lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan.
Sudah terlalu lama persepakbolaan nasional bertekuk lutut di kaki para mafia. Karena itulah, semua pemangku kepentingan harus tegas untuk memutus generasi mafia di persepakbolaaan nasional, termasuk pemilik suara. Sudahi praktik-praktik dagang sapi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Praktik transaksional hanya akan mengundang mafia untuk menyokong para kandidat, yang akhirnya membuat PSSI kembali terperosok pada kesalahan yang sama.
KLB mesti melahirkan kepengurusan PSSI yang mempunyai ide pengembangan sepak bola. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru menjadi lebih baik.
Selain itu, tentu perlu pembenahan tata kelola sepak bola nasional yang bisa dimulai dengan melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI, termasuk pengelolaan klub dan penyelenggaraan liga.
Tentunya kita juga harus tetap memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk membabat habis jaringan mafia sepak bola nasional. Penetapan status tersangka Joko Driyono harus menjadi kunci pemberantasan mafia bola sampai ke akar-akarnya. Polisi harus menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan PSSI, yang harus membuka data dan informasi mengenai siapa-siapa saja yang bermain.
Dengan KLB di PSSI, serta pembenahan tata kelola dan upaya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola tuntas, pecinta sepak bola Tanah Air patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved