Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Memutus Generasi Mafia di PSSI

21/2/2019 05:00

SATUAN Tugas Antimafia Bola Polri telah membuka tabir betapa bobroknya tata kelola persepakbolaan Indonesia. Kerja satgas bentukan Polri ini menunjukkan bahwa mafia ternyata telah lama bersemayam di tubuh persepakbolaan nasional, dari hulu hingga ke hilir.

Para mafia telah leluasa mengatur dan memanipulasi persepakbolaan di Tanah Air bukanlah cerita baru. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadikan permainan sepak bola nasional sebagai objek untuk mengeruk untung lewat permainan judi.

Wabah pengaturan pertandingan ini seakan menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Tidak hanya di level klub, tubuh induk organisasi sepak bola nasional yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tidak lepas dari penyakit yang mematikan sportivitas dan prestasi sepak bola kita.

Kini, pemimpin tertinggi PSSI terjerat kasus yang berkaitan dengan mafia sepak bola tersebut. Joko Driyono, Plt Ketua Umum PSSI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola karena diduga mencuri, menghilangkan, dan merusak barang bukti dalam kasus pengaturan pertandingan.

Dengan status Joko Driyono tersebut, akhirnya PSSI memutuskan untuk menggelar kongres luar biasa. KLB yang akan digelar ini memiliki dua agenda, yakni membentuk perangkat komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP). Agenda kedua ialah penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.

KLB ialah wahana reformasi total, bahkan kalau perlu revolusi PSSI. Jangan sampai KLB hanya mengganti ketua seperti sebelumnya, sedangkan para mafia masih nyaman menguasai persepakbolaan nasional.

Bukan kali ini saja KLB digelar dengan semangat reformasi tapi nyatanya hanya ketua umum yang diganti, sedangkan sosok-sosok culas jaringan mafia bolanya tidak pernah tuntas disingkirkan.

Seperti yang pernah disampaikan dalam forum ini, bahwa PSSI ke depan harus bersih dari pihak-pihak yang sudah bercokol lama karena stempel 'gagal' telah terpatri dalam kinerja mereka. PSSI haruslah dijalankan sosok yang benar-benar baru, segar, dan lepas dari lingkaran mafia sepak bola yang selama ini menjadikan PSSI sebagai lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan.

Sudah terlalu lama persepakbolaan nasional bertekuk lutut di kaki para mafia. Karena itulah, semua pemangku kepentingan harus tegas untuk memutus generasi mafia di persepakbolaaan nasional, termasuk pemilik suara. Sudahi praktik-praktik dagang sapi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Praktik transaksional hanya akan mengundang mafia untuk menyokong para kandidat, yang akhirnya membuat PSSI kembali terperosok pada kesalahan yang sama.

KLB mesti melahirkan kepengurusan PSSI yang mempunyai ide pengembangan sepak bola. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru menjadi lebih baik.

Selain itu, tentu perlu pembenahan tata kelola sepak bola nasional yang bisa dimulai dengan melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI, termasuk pengelolaan klub dan penyelenggaraan liga.

Tentunya kita juga harus tetap memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk membabat habis jaringan mafia sepak bola nasional. Penetapan status tersangka Joko Driyono harus menjadi kunci pemberantasan mafia bola sampai ke akar-akarnya. Polisi harus menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan PSSI, yang harus membuka data dan informasi mengenai siapa-siapa saja yang bermain.

Dengan KLB di PSSI, serta pembenahan tata kelola dan upaya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola tuntas, pecinta sepak bola Tanah Air patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi.

 



Berita Lainnya
  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.