Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SATUAN Tugas Antimafia Bola Polri telah membuka tabir betapa bobroknya tata kelola persepakbolaan Indonesia. Kerja satgas bentukan Polri ini menunjukkan bahwa mafia ternyata telah lama bersemayam di tubuh persepakbolaan nasional, dari hulu hingga ke hilir.
Para mafia telah leluasa mengatur dan memanipulasi persepakbolaan di Tanah Air bukanlah cerita baru. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadikan permainan sepak bola nasional sebagai objek untuk mengeruk untung lewat permainan judi.
Wabah pengaturan pertandingan ini seakan menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Tidak hanya di level klub, tubuh induk organisasi sepak bola nasional yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tidak lepas dari penyakit yang mematikan sportivitas dan prestasi sepak bola kita.
Kini, pemimpin tertinggi PSSI terjerat kasus yang berkaitan dengan mafia sepak bola tersebut. Joko Driyono, Plt Ketua Umum PSSI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola karena diduga mencuri, menghilangkan, dan merusak barang bukti dalam kasus pengaturan pertandingan.
Dengan status Joko Driyono tersebut, akhirnya PSSI memutuskan untuk menggelar kongres luar biasa. KLB yang akan digelar ini memiliki dua agenda, yakni membentuk perangkat komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP). Agenda kedua ialah penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
KLB ialah wahana reformasi total, bahkan kalau perlu revolusi PSSI. Jangan sampai KLB hanya mengganti ketua seperti sebelumnya, sedangkan para mafia masih nyaman menguasai persepakbolaan nasional.
Bukan kali ini saja KLB digelar dengan semangat reformasi tapi nyatanya hanya ketua umum yang diganti, sedangkan sosok-sosok culas jaringan mafia bolanya tidak pernah tuntas disingkirkan.
Seperti yang pernah disampaikan dalam forum ini, bahwa PSSI ke depan harus bersih dari pihak-pihak yang sudah bercokol lama karena stempel 'gagal' telah terpatri dalam kinerja mereka. PSSI haruslah dijalankan sosok yang benar-benar baru, segar, dan lepas dari lingkaran mafia sepak bola yang selama ini menjadikan PSSI sebagai lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan.
Sudah terlalu lama persepakbolaan nasional bertekuk lutut di kaki para mafia. Karena itulah, semua pemangku kepentingan harus tegas untuk memutus generasi mafia di persepakbolaaan nasional, termasuk pemilik suara. Sudahi praktik-praktik dagang sapi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Praktik transaksional hanya akan mengundang mafia untuk menyokong para kandidat, yang akhirnya membuat PSSI kembali terperosok pada kesalahan yang sama.
KLB mesti melahirkan kepengurusan PSSI yang mempunyai ide pengembangan sepak bola. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru menjadi lebih baik.
Selain itu, tentu perlu pembenahan tata kelola sepak bola nasional yang bisa dimulai dengan melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI, termasuk pengelolaan klub dan penyelenggaraan liga.
Tentunya kita juga harus tetap memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk membabat habis jaringan mafia sepak bola nasional. Penetapan status tersangka Joko Driyono harus menjadi kunci pemberantasan mafia bola sampai ke akar-akarnya. Polisi harus menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan PSSI, yang harus membuka data dan informasi mengenai siapa-siapa saja yang bermain.
Dengan KLB di PSSI, serta pembenahan tata kelola dan upaya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola tuntas, pecinta sepak bola Tanah Air patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved