Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SATUAN Tugas Antimafia Bola Polri telah membuka tabir betapa bobroknya tata kelola persepakbolaan Indonesia. Kerja satgas bentukan Polri ini menunjukkan bahwa mafia ternyata telah lama bersemayam di tubuh persepakbolaan nasional, dari hulu hingga ke hilir.
Para mafia telah leluasa mengatur dan memanipulasi persepakbolaan di Tanah Air bukanlah cerita baru. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadikan permainan sepak bola nasional sebagai objek untuk mengeruk untung lewat permainan judi.
Wabah pengaturan pertandingan ini seakan menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Tidak hanya di level klub, tubuh induk organisasi sepak bola nasional yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tidak lepas dari penyakit yang mematikan sportivitas dan prestasi sepak bola kita.
Kini, pemimpin tertinggi PSSI terjerat kasus yang berkaitan dengan mafia sepak bola tersebut. Joko Driyono, Plt Ketua Umum PSSI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola karena diduga mencuri, menghilangkan, dan merusak barang bukti dalam kasus pengaturan pertandingan.
Dengan status Joko Driyono tersebut, akhirnya PSSI memutuskan untuk menggelar kongres luar biasa. KLB yang akan digelar ini memiliki dua agenda, yakni membentuk perangkat komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP). Agenda kedua ialah penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
KLB ialah wahana reformasi total, bahkan kalau perlu revolusi PSSI. Jangan sampai KLB hanya mengganti ketua seperti sebelumnya, sedangkan para mafia masih nyaman menguasai persepakbolaan nasional.
Bukan kali ini saja KLB digelar dengan semangat reformasi tapi nyatanya hanya ketua umum yang diganti, sedangkan sosok-sosok culas jaringan mafia bolanya tidak pernah tuntas disingkirkan.
Seperti yang pernah disampaikan dalam forum ini, bahwa PSSI ke depan harus bersih dari pihak-pihak yang sudah bercokol lama karena stempel 'gagal' telah terpatri dalam kinerja mereka. PSSI haruslah dijalankan sosok yang benar-benar baru, segar, dan lepas dari lingkaran mafia sepak bola yang selama ini menjadikan PSSI sebagai lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan.
Sudah terlalu lama persepakbolaan nasional bertekuk lutut di kaki para mafia. Karena itulah, semua pemangku kepentingan harus tegas untuk memutus generasi mafia di persepakbolaaan nasional, termasuk pemilik suara. Sudahi praktik-praktik dagang sapi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Praktik transaksional hanya akan mengundang mafia untuk menyokong para kandidat, yang akhirnya membuat PSSI kembali terperosok pada kesalahan yang sama.
KLB mesti melahirkan kepengurusan PSSI yang mempunyai ide pengembangan sepak bola. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru menjadi lebih baik.
Selain itu, tentu perlu pembenahan tata kelola sepak bola nasional yang bisa dimulai dengan melakukan audit investigasi dan menyeluruh terhadap keuangan dan operasional PSSI, termasuk pengelolaan klub dan penyelenggaraan liga.
Tentunya kita juga harus tetap memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk membabat habis jaringan mafia sepak bola nasional. Penetapan status tersangka Joko Driyono harus menjadi kunci pemberantasan mafia bola sampai ke akar-akarnya. Polisi harus menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan PSSI, yang harus membuka data dan informasi mengenai siapa-siapa saja yang bermain.
Dengan KLB di PSSI, serta pembenahan tata kelola dan upaya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola tuntas, pecinta sepak bola Tanah Air patut mengapungkan optimisme bahwa kelak sepak bola negeri ini akan bergelimang prestasi.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved