Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Saatnya Koruptor Divonis Maksimal

28/1/2019 05:00

PENGGUNAAN aksesori bagi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak membuat malu, apalagi menimbulkan efek jera. Efek jera hanya bisa dicapai jika koruptor dituntut hukuman maksimal tanpa perlu diberi diskon remisi setiap tahun.

Aksesori borgol dimulai tahun ini. Tujuh tahun sebelumnya, pada 2012, KPK menerapkan penggunaan jaket bagi mereka yang dijebloskan ke rumah tahanan (rutan). Saat itu, penanda yang digunakan berupa jaket lengan panjang berwarna putih dengan logo KPK di bagian dada sebelah kanan.

Hanya selang setahun kemudian, pada 2013, KPK memilih rompi tahanan warna mencolok, oranye, untuk menimbulkan efek malu. Akan tetapi, urat malu para koruptor sudah putus. Meski mengenakan baju tahanan oranye, para koruptor tetap mengumbar senyum sambil melambaikan tangan pula.

Harus tegas dikatakan bahwa aksesori tahanan korupsi sama sekali tidak membuat malu, apalagi menimbulkan efek jera. Sepanjang lima tahun terakhir, 2014-2018, KPK mencatat terjadi tren peningkatan jumlah profesi yang melakukan tindakan korupsi. Profesi anggota DPR dan DPRD menduduki peringkat pertama dengan jumlah total 103 orang, wali kota/bupati dan wakil 68 orang, dan gubernur 10 orang.

Korupsi tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sepanjang 2018, misalnya, sebanyak 28 kepala daerah dan 91 anggota DPRD diproses hukum. Tahun ini, Bupati Mesuji, Lampung, Khamami menjadi kepala daerah pertama yang ditangkap KPK.

Ironis, sangat ironis, kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat korupsi ialah mereka yang sudah meneken pakta integritas. Sejumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi malah sudah menjalin kerja sama dengan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah mereka masing-masing.

Harus ada upaya terobosan yang sungguh-sungguh untuk menimbulkan efek jera sehingga pada akhirnya korupsi benar-benar dibasmi. Upaya itu dimulai dari tuntutan maksimal dan vonis penjara seumur hidup, bahkan bila perlu, dijatuhi hukuman mati.

Jujur dikatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama ini dilakukan pura-pura serius dengan menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Namun, dalam praktiknya, korupsi dianggap biasa-biasa saja dengan tuntutan setengah hati.

Disebut setengah hati, sesuai dengan data Indonesia Corruption Watch yang memantau 104 kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2018, rata-rata tuntutan hanya 7 tahun 3 bulan pidana penjara. Vonis pun ala kadarnya. Rata-rata putusan baik pengadilan tindak pidana korupsi maupun Mahkamah Agung hanya cuma 6 tahun 2 bulan penjara.

Baik tuntutan maupun vonis ringan itu bukan salah undang-undang. Pidana korupsi menurut pasal-pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa sampai 20 tahun atau seumur hidup. Bahkan, korupsi dalam kondisi tertentu diancam hukuman mati.

Tuntutan dan vonis berat, khusus untuk kepala daerah dan anggota legislatif, harus diikuti dengan pencabutan hak politik mereka untuk jangka waktu tertentu. Tak hanya itu, mereka perlu dijerat dengan pasal pencucian uang agar benar-benar dimiskinkan.

Vonis ringan tanpa pemiskinan itulah yang menyebabkan koruptor tidak pernah jera, keluar penjara korupsi lagi. Apalagi, sudah divonis ringan, dalam penjara memperoleh fasilitas mewah, mereka dapat diskon hukuman alias remisi lagi saban tahun.

KPK didorong untuk menuntut maksimal semua koruptor, utamanya kepala daerah dan anggota legislatif. Tidak kalah pentingnya ialah pemberi suap yang pada umumnya dari pihak swasta juga dijatuhi hukuman berat. Hakim pun jangan main mata, jatuhi vonis berat para koruptor disertai kewajiban membayar ganti rugi.

Hukum berat kepada pemberi dan penerima suap disertai pemiskinan akan membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Saatnya koruptor divonis 20 tahun penjara, bila perlu seumur hidup, agar benar benar menimbulkan efek jera.

 



Berita Lainnya
  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.