Reformasi PSSI

TUNTUTAN agar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi mundur bergema sepanjang laga terakhir Grup B Piala AFF 2018 antara Indonesia vs Filipina pada November tahun lalu.

Kala itu Indonesia tidak lolos dari fase grup dan posisi Edy yang merangkap sebagai Gubernur Sumatra Utara dituding jadi biang keladinya.
Rangkap jabatan dituding sebagai biang Edy tidak fokus bekerja mengangkat prestasi sepak bola nasional yang tengah terpuruk. Edy sudah mengundurkan diri.
Akan tetapi, para pencinta bola belum puas. Ternyata, persoalan bola jauh lebih pelik daripada sekadar rangkap jabatan.

Masalah utamanya ialah PSSI menjadi sarang mafia bola.

Satuan Tugas Antimafia Bola Polri telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus pengaturan pertandingan, termasuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto. Masalah suap dalam tubuh PSSI sudah telanjur terstruktural, bahkan hingga pada level Liga 3.

Jika sepak bola Tanah Air ingin bangkit, mundurnya Edy jelas bukanlah jadi akhir cerita. PSSI harus bersih-bersih dari segala kebusukan dan keburukan yang terjadi saat ini. Mungkin perlu revolusi atas induk organisasi sepak bola nasional itu.

Pecinta sepak bola Tanah Air tentu tidak mau olahraga terpopuler tersebut diatur organisasi yang rusak dan dipelihara seperti kartel. Publik sudah lelah menyaksikan elite sepak bola menjadikan PSSI sebagai contoh peradaban formal manipulatif yang menista sportivitas.

Mandeknya prestasi sepak bola nasional tidak hanya di masa Edy, tetapi dalam beberapa dekade terakhir. Artinya, pihak-pihak yang sudah bercokol lama di PSSI seharusnya punya rasa malu dan sebaiknya juga angkat kaki karena stempel gagal telah terpatri dalam kinerja mereka.

PSSI yang kini di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketum Joko Driyono harus segera menyiapkan kongres luar biasa.

PSSI mesti berbenah total, sepak bola nasional butuh sosok baru yang benar-benar bersih dan berintegritas, lepas dari jaringan mafia sepak bola. Bahkan, kalau perlu, gandeng Satuan Tugas Antimafia Bola Polri untuk menyortir pihak-pihak yang terindikasi masuk ke jaringan mafia bola.

Keanggotaan di tubuh PSSI nantinya harus dihuni orang yang memiliki kapasitas dan integritas untuk serius membenahi sepak bola Indonesia dan mau ikut mencegah pengaturan skor terjadi lagi.

PSSI ini bukan lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan. Maka, keanggotaan nanti harus siap sedia untuk menolak segala kejahatan yang dapat merusak sepak bola kita.

Di negara mana pun, prestasi sepak bola berbanding lurus dengan profesionalitas pengurus federasinya. Makin profesional pengurus dan manajemen sepak bola, kian kinclong pula prestasi tim sepak bola mereka.
Pencinta sepak bola Tanah Air jelas rindu prestasi timnasnya.

Publik sudah bosan melihat timnas hanya numpang lewat di ajang-ajang internasional. Selain itu, para suporter juga ingin kompetisi berjalan sehat dan sportif.

Sejauh ini reformasi PSSI selalu mendapat perlawanan dari pengurus PSSI. Meski sudah jelas-jelas terpampang di depan mata fakta pengaturan skor pertandingan, bukan hanya jajaran pengurus PSSI yang bertahan, hampir semua pemilik hak suara di arena kongres tahunan PSSI di Bali malah bungkam. Mereka serasa merasa aman dalam zona mafia sepak bola.

Pengunduran Edy Rahmayadi sama sekali tidak membuat mereka bangkit berbenah.

Wacana mengubah kongres tahunan menjadi kongres luar biasa (KLB) memang gagal terwujud. Dari 85 pemilik suara, hanya satu daerah yang lantang menyuarakan KLB.

Tidak ada jalan lain, publik mesti terus-menerus menyuarakan reformasi dalam tubuh PSSI. Harus ada tekanan publik yang jauh lebih kuat lagi untuk memaksa para pemilik suara segera melakukan reformasi total. Saatnya PSSI diisi pengurus baru, jangan akomodasi lagi mereka yang terkontaminasi mafia bola. Menyuarakan PSSI yang baru ialah keniscayaan.