Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Hukum dan HAM mengingatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif.
Perpindahan ruang kerja ke Gedung Badiklat Kejaksaan, Ragunan, Jakarta, tidak menghadapi kendala.
Komisi III DPR RI akan mengagendakan pertemuan khusus dengan Kejagung untuk membahas peristiwa kebakaran tersebut.
Komisi Kejaksaan menjanjikan seluruh berkas laporan pemegang polis WanaArtha akan diterima secara resmi dan dikaji untuk dibuatkan rekomendas
Pengajuan dan persetujuan DPR atas UU Korona dilakukan dengan masa sidang DPR yang sama yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
Dua OTT digelar yakni kasus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.
Korupsi terjadi karena gagalnya, lemahnya, dan buruknya sistem.
Dalam perkara sebelumnya yang juga berkaitan dengan suap fasilitas di LP Sukamiskin, Wahid Husein divonis delapan tahun penjara.
Pakta integritas berupa komitmen berperilaku jujur untuk seleksi kualitas yang dilakukan secara daring.
Sebanyak 17.845 kuota undangan untuk masyarakat telah disiapkan.
Tim penyidik telah memeriksa Jaksa Pinangki, pengacara Anita Kolopaking, dan Joko Tjandra. Ketiganya masih berstatus sebagai saksi.
Komisi antirasuah masih menunggu surat resmi dari pihak kepolisian mengenai agenda tersebut.
Peraturan pemerintah tersebut dimunculkan semata-mata untuk tujuan tertib administrasi negara.
MPR meminta pemerintah mengatur kembali keringanan pembiayaan utang tertentu selama setahun.
Wapres menegaskan bahwa MUI merupakan mitra pemerintah, bukan alat pemerintah apalagi musuh pemerintah.
Di tengah pandemi, Baleg sedang fokus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Pemberian insentif per bulan sebanyak Rp15 juta bagi dokter spesialis, Rp10 juta dokter umum dan Rp7,5 juta bagi tenaga kesehatan lainnya yang menangani covid-19.
Jumlah hari dan jam belajar tatap muka diatur dengan sistem pergiliran rombongan belajar (sif).
TNI tidak bergerak sendiri secara institusional namun di bawah koordinasi dan perintah penguasa sipil.
Konstruksi hukum yang diterapkan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved