Firli Tegaskan KPK Tetap Pakai Striker Penindakan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan komisi antirasuah akan meningkatkan pencegahan di masa kepemimpinan periode ini. Meski mengedepankan pencegahan, Firli menyebut sisi penindakan tidak akan ditinggalkan dan tetap dilakukan. KPK juga akan meningkatkan pendidikan masyarakat.

"Banyak yang mengatakan kenapa muncul pencegahan dan pendidikan? Apakah penindakan dikesampingkan? Kami mengatakan bahwa penindakan tetap kita lakukan, pemcegahan tetap kita lakukan, pendidikan masyarakat kita lakukan," ungkap Firli dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8).

Firli mengibaratkan strategi pemberantasan korupsi itu bak sepak bola yang mengandalkan tiga striker. "Kita bermain dengan tiga striker sekaligus. Striker pendidikan masyarakat, striker pencegahan, dan striker penindakan," ujarnya.

Firli memaparkan dalam kepemimpinan saat ini, KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan melibatkan masyarakat. Misi pertama dalam meningkatkan upaya pencegahan yakni melalui pendekatan sistem dan pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

Kedua, pemberantasan korupsi dilakukan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas dalam pelaksanaan wewenang KPK.

Dalam kaitan strategi pendidikan masyarakat, Firli mengatakan hal tersebut merupakan core business KPK agar seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Adapun dari sisi pencegahan, KPK memandang perbaikan sistem akan terus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

"Kita ingin tidak ada peluang dan kesempatan orang untuk melakukan korupsi karena sesungguhnya pendekatan pencegahan dilakukan dengan cara perbaikan sistem. Kita memahami korupsi terjadi karena gagalnya, lemahnya, dan buruknya sistem. Kita juga ingin penindakan agar supaya orang takut melakukan korupsi dan disamping itu juga meningkatkan kesadaran hukum," ungkap Firli.

Dalam kesempatan itu, Firli juga membeberkan empat fokus area kerja KPK. Pertama, terkait dengan pelayanan publik. Kedua, korupsi di sektor politik. Ketiga korupsi di bidang penegakan hukum dan keempat korupsi yang berkaitan dengan tata niaga dan tata kelola keuangan negara. (P-2)