Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

MPR Minta Bunga Kredit UMKM Dipangkas Hingga 1%

Putra Ananda
10/8/2020 18:55
MPR Minta Bunga Kredit UMKM Dipangkas Hingga 1%
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad(ANTARA)

WAKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad menjelaskan MPR telah meminta pemerintah untuk menurunkan bunga pinjaman modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga menjadi 1%. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

"Bunga UMKM dibuat kecil, saya minta cukup 1%. Lalu terakhir Menteri Keuangan (Menkeu) Bu Sri Mulyani mau usahakan 3,5%. Kami dengarnya begitu tapi saya cek ternyata masih belum jalan," tutur Fadel di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Fadel menerangkan saat ini banyak kredit tanpa anggunan (KTA) yang diambil oleh masyakat dan para pelaku UMKM. Fadel bahkan meminta pemerintah menghapuskan bunga pinjaman KTA untuk meringankan beban pelaku UMKM. "Saya berpendapat Kalau boleh yang ini, nol saja bunganya, udah," ujarnya.

Fadel melanjutkan, jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, isu perbaikan ekonomi dalam masa pandemi menjadi isu utama yang akan dibahas oleh MPR dan presiden. MPR meminta pemerintah mengatur kembali keringanan pembiayaan utang tertentu selama setahun.

"Jadi usaha kecil dikasih bunga sekian persen, usaha-usaha korporat, diatur dengan ada kemudahan, ini yang diharapkan oleh rakyat didengar pada Sidang Tahunan tanggal 14 nanti di hari Jumat. Kita ingin ada sesuatu yang greget," tuturnya.

Menurut Fadel, tingkat likuditas pembayaran hutang merupakan kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi di Idonesia. Selain itu, MPR juga mendoroang agar dana APBN dan APDB bisa segera dibelanjakan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Fakta yang ada kalau kita lihat, itu baru belanjanya masih kecil, harusnya itu dipercepat, saya tanya ke beberapa teman-teman di kementerian, birokrasinya kan sekarang work from home, ada yang work from office. Jadi mereka sulit, tendernya belum jalan ini, mesti ada beberapa kemudahan," paparnya. (P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya