Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERGELARAN musik festival terbesar di penghujung tahun yang diprakarsai ABM Entertainment, Christmas Music Festival (CMF) 2015, yang menghadirkan lebih dari 50 artis papan atas Indonesia di 8 panggung spektakuler, dan diadakan selama 2 hari berturut-turut (20-21/11) di Bassilea Conventon Centre, Gading Serpong
KEPENGURUSAN Badan Koordinasi (Bako) Humas RI periode 2015-2020, dikukuhkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI, Rudiantara, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bakohumas
Menyusuri Pelabuhan Tanjung Priok sekarang ini memberikan pemandangan yang berbeda. Hal ini dimulai dari disain ruangan pelayanan yang memberikan kesan terbuka.
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Miko Ginting mendesak Komisi III DPR RI segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan delapan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada September lalu.
WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengungkapkan ada pihak yang berupaya menekan pimpinan MKD agar tidak terlalu lantang mengungkap kasus yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.
KEPALA Pos Pengamatan Gunung Api Bromo M Syafii mengatakan kawah Gunung Bromo (2.329 mdpl) mengeluarkan asap sulfatara dengan ketinggian 50 meter hingga 100 meter yang condong ke arah barat.
KEJAKSAAN Prancis menyatakan dalang serangan di Paris yang menewaskan 129 orang, Jumat (13/11), tewas dalam penggerebekan, Rabu (18/11). Ia adalah Abdelhamid Abaaoud.
INVESTOR AS yang tertarik menanamkan modal di Indonesia menginginkan kepastian hukum dalam berusaha, khususnya setelah pemerintah merilis sejumlah paket kebijakan ekonomi.
DALAM satu tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku masih banyak pekerjaan yang perlu dibenahi, terutama masalah transportasi dan birokrasi.
DEWAN Pengupahan Kabupaten Bekasi akhirnya menentukan besaran upah minimum kota (UMK) pada 2016 sebesar Rp3.261.375 per bulan atau naik sekitar 11,5% dari gaji sebelumnya yang hanya Rp2,9 juta per bulan.
KAUM perempuan sepertinya tidak dapat menyamai pria dalam kesetaraan ekonomi hingga 2133.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved