Investor AS Inginkan Kepastian Hukum

INVESTOR AS yang tertarik menanamkan modal di Indonesia menginginkan kepastian hukum dalam berusaha, khususnya setelah pemerintah merilis sejumlah paket kebijakan ekonomi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong seusai bertemu delegasi Kamar Dagang dan Industri AS serta United States Trade Representative yang dipimpin Michael Froman, di sela-sela KTT APEC 2015 di Hotel Shangri-La, Manila, Filipina, kemarin.

Kepada delegasi pengusaha AS, Thomas yang akrab disapa Tom menegaskan untuk kepastian hukum dalam berusaha bagi investor kini Indonesia tengah melakukan deregulasi dan debirokratisasi guna memudahkan proses berusaha di dalam negeri.

"Deregulasi dan debirokra tisasi tersebut untuk merasionalisasi regulasi, serta mengurangi beban administrasi dan perizinan sehingga kebijakan pemerintah Indonesia bisa lebih konsisten," jelas Tom.

Menurut Tom, pengusaha dari 'Negeri Paman Sam' akan menggali peluang investasi di Indonesia. Salah satunya di bidang kesehatan oleh perusahaan obat-obatan AS.

"Selain itu, Caterpillar dan General Electric untuk infrastruktur dan barang modal. Mereka mendukung dan ingin melihat kepastian hukum serta infrastruktur yang memadai. Mereka melihat perkembangan dua-tiga bulan terakhir dan ingin mendapat update," ujar Tom.

Tom menambahkan, pengusaha AS tergolong investor terbesar di Indonesia.

Dalam tujuh tahun terakhir mereka membenamkan investasi sekitar US$65 miliar dan dalam waktu tujuh tahun ke depan akan menambah investasi lagi sebanyak kurang lebih US$61 miliar.

Di sisi lain, Tom juga memaparkan dua indikator keberhasilan yang disepakati dalam pertemuan para menteri di Manila.

Pertama, upaya memperjuangkan kepentingan UMKM, dan kedua, pembangunan sektor jasa yang berdaya saing.

Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi menekankan Indonesia konsisten mendukung upaya peningkatan kapasitas UMKM dan mendorong partisipasi UMKM dalam perdagangan kawasan dan global.

"Kerja sama global antarekonomi APEC berdampak positif bagi UMKM di Indonesia," ungkap Bachrul.

Korting CPO gagal

Upaya Indonesia di forum APEC untuk memasukkan mi-nyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) agar memperoleh potongan bea masuk kembali gagal.

Pasalnya, belum ada kesepakatan di antara para anggota APEC, khususnya dari negara maju seperti AS.

"Nanti ada pertemuan setingkat menteri untuk membahas usulan Indonesia agar memasukkan CPO bersama karet alam, rotan, kertas, dan produk perikanan sebagai barang yang memiliki dampak dalam pembangunan ekonomi inklusif (development goods)," ujar Tom di New World Hotel, Manila, tempat menginap delegasi Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui perjuang an Indonesia tidak mudah.

"Hal ini biasanya melalui proses panjang. Indonesia akan dihadapkan pada pertanyaan tentang kesinambungan produk dan isu ramah lingkungan. Kami siap menjelaskan jika kembali dipertanyakan di forum Paris Conference of the Parties, 30 November-11 Desember," tandas Menlu Retno.

(Tes/Ant/X-4)