Berita Terbaru Dpr Hari Ini

DPR Desak PPATK Klarifikasi Pemblokiran Rekening Nganggur 3 Bulan

DPR desak PPATK klarifikasi pemblokiran rekening tidak aktif 3 bulan yang dinilai berisiko rusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Usulan Pansus Haji, Dasco Sebut Temuan Timwas Perlu Ditindaklanjuti

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.

DPR : Transfer Data RI ke AS Harus Utamakan Kedaulatan Hukum

KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

Pembentukan Pansus Dikhawatirkan Ganggu Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji

KPU dan DPR Belum Pastikan Waktu Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Pascaputusan MK

Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.

TB Hasanuddin Desak Pemerintah Transparan Soal Kerja Sama Pengelolaan Data dengan AS

Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

Mantan Marinir TNI yang Gabung Militer Rusia Ingin Pulang, DPR: Perlu Diselidiki Serius

MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. 

Dear DPR, KPK Ingin Didengar Suaranya dalam Pembahasan RKUHAP

Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.

Prabowo Usul Obat Gratis untuk Orang Miskin, DPR : Dananya di Kemenkes

PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.

Di Sidang Gugatan UU TNI, Ahli DPR Klaim Pembentukan Legislasi Sudah Sesuai Aturan

Proses legislasi UU TNI sudah berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. 

Organisasi Advokat Minta DPR Sahkan RKUHAP Tahun ini

Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.

Pembentukan RUU KUHAP Kental dengan Perspektif Otoritas dan Nihilkan Aspirasi Publik

RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.  

Gobel Apresiasi Presiden Prabowo Sukses Turunkan Tarif Trump

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

Komisi III DPR Desak Polri Usut Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura

Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.

DPR Minta Kasus Kematian Mantan Sekdes Tawaang Harus Diungkap Transparan

Ia menyatakan keprihatinan atas indikasi kekerasan dalam kasus tersebut.

Ihwal Pembahasan RUU KUHAP, Habiburokhman Sebut DPR Institusi Paling Transparan

Habiburokhman bahkan menyebut DPR saat ini merupakan institusi yang paling transparan karena pembahasan disiarkan melalui live streaming. 

DPR Apresiasi Lobi Pemerintah Turunkan Tarif AS

Sekaligus menjaga stabilitas ekspor dan menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

UU Tipikor Digugat ke MK, DPR: Tak Bisa Sembarangan Jerat Seseorang Pakai Pasal 21

Keberadaan frasa langsung atau tidak langsung masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini. 

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia