Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PEMPROV dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, berharap opini WTP dapat dipertahankan.
PEMPROV Lampung kembali meraih Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
Penyerahan tersebut dilakukan di Aula Gedung BPK Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (11/5/22).
"BPK harus mulai 'bersih-bersih' terhadap pejabatnya di pusat maupun daerah yang mudah menerima suap atau sengaja meminta suap,"
Penerapan WTP berdasarkan penilaian auditor BPK sebagai standar daerah dalam memperoleh persetujuan anggaran berdampak buruk terhadap inovasi pengelolaan anggaran.
Bupati Eddy Berutu menyampaikan ucapan terimakasih dan ucapan syukur kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan langsung apresiasi tersebut saat membuka sidang Rapat Kerja bersama Kemendes PDTT.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat yang dipimpin Bupati Anne Ratna Mustika, kembali memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Diraihnya penghargaan WTP dalam tiga tahun berturut-turut itu, diharapkan menjadi motivasi dan pemicu jajaran Pemkab Klaten meningkatkan kinerja, terutama dalam tata kelola keuangan daerah
Pemprov Babel meraih WTP 4 kali berturut-turut, sedangkan Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah sudah 5 kali
Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif, dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
Meski meraih opini WTP, Menko Perekonomian Airlangga pun menegaskan pada jajarannya untuk tetap bekerja keras.
Selama 2020 BMM menyalurkan bantuan melalui program pendistribusian dan pendayagunaan kepada lebih dari 100.000 penerima manfaat di 31 provinsi Indonesia dan 1 wilayah luar negeri.
Pencapaian opini audit terbaik ini menunjukkan konsistensi Kementerian Kominfo dalam berkomitmen mengelola keuangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
BPK mengingatkan predikat tersebut tidak menjadi jaminan bisa diperoleh di tahun berikutnya.
Menteri Nadiem menjelaskan, Kemendikbud pada 2020 merealisasikan anggaran sebesar Rp79,06 triliun atau sebesar 91,52% dari pagu sebesar Rp86,39 triliun.
Sedianya serah terima ini dilakukan di gedung BNPB, namun kondisi pandemi agendanya dialihkan ke gedung BPK RI.
“Predikat ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.'
Wasekjen PB PMII mengatakan, pestasi itu pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved