Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali meraih opini WTP
(wajar tanpa pengecualian) tahun 2021. Dengan demikian, Pemkab Klaten
selama empat tahun berturut-turut sejak 2018 sukses menyabet opini WTP.
Sementara itu, Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa
Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah tahun anggaran 2021 kepada lima pemerintah daerah.
Lima pemerintah daerah dimaksud, yakni Kabupaten Klaten, Sukoharjo,
Boyolali, Batang, dan Grobogan. Penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran
2021 berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, berharap opini WTP dapat
dipertahankan. Pun kepala daerah dan DPRD diminta untuk bersama-sama
mengelola keuangan negara dan daerah yang transparan serta akuntabel.
"Kami, BPK Perwakilan Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan kepala daerah yang secara sinergi memberikan dukungan selama
pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021," ujarnya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam kesempatan itu berucap syukur atas
pencapaian Kabupaten Klaten meraih opini WTP tahun 2021. Selain itu,
berterima kasih kepada jajaran pemerintah daerah atas kerja samanya
selama ini.
"Pencapaian opini WTP ini berkat semangat seluruh ASN dan jajaran
legislatif di Klaten. Semoga capaian WTP tahun 2021 menjadi motivasi
kami untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Klaten," tambahnya. (N-2)
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved