Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali menerima penghargaan
atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada 2020
dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP).
Dengan diraihnya penghargaan WTP dalam tiga tahun berturut-turut itu,
diharapkan menjadi motivasi dan pemicu jajaran Pemkab Klaten
meningkatkan kinerja, terutama dalam tata kelola keuangan daerah.
Penghargaan dari Menteri Keuangan itu diserahkan oleh Taufiq
Widiyantoro, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Klaten, kepada Bupati Sri Mulyani di Ruang B-2 Setda Klaten, Kamis
(21/10).
Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, penghargaan WTP ini menjadi
penyemangat jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Klaten
untuk meningkatkan kinerja, khususnya di bidang tata kelola keuangan.
Pemkab Klaten, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian prestasi WTP dari tahun ke tahun. Raihan penghargaan ini merupakan rahmat atas keseriusan kerja keras jajaran OPD Klaten.
"Penghargaan dari pemerintah pusat ini harus menjadi motivasi
meningkatkan kinerja, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan.
Capaian WTP ini bisa menjadi pemicu kerja lebih baik lagi," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Klaten Taufiq Widiyantoro menyampaikan
apresiasi atas kinerja OPD Pemkab Klaten dalam penyusunan laporan
keuangan yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif.
"Kami berharap prestasi ini terus dijaga dan dipertahankan. Untuk
meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang semakin baik dari tahun ke tahun, kami siap membantu," pungkasnya. (N-2)
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved