Selasa 12 April 2022, 09:53 WIB

Kemendes PDTT Raih 5 Kali Opini WTP, DPR Beri Apresiasi

medaindinesia.com | Ekonomi
Kemendes PDTT Raih 5 Kali Opini WTP, DPR Beri Apresiasi

Ist
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

 

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan langsung apresiasi tersebut saat membuka sidang Rapat Kerja bersama Kemendes PDTT dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2021 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (11/4/2022).

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kemendes PDTT mendapatkan opini WTP. Kita kasih applause kepada Menteri Desa. Opini tersebut berhasil dipertahankan berturut-turut sejak 2016 sampai dengan 2020," kata Lasarus. 

Selain memberi apresiasi, Lasarus juga meminta Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim memaparkan tentang progres rekomendasi BPK. Rekomendasi itu tentang kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Hal itu berkaitan dengan 12 temuan dan 41 rekomendasi yang disampaikan BPK.

Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja dan juga dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, lanjut dia, mempersilahkan Gus Halim untuk menjelaskan secara komprehensif atas hasil temuan dan rekomendasi BPK tersebut.

Baca juga: Gus Halim : Transformasi PNPM-Mpd Ke BUM Desa Bersama Agar Asetnya Punya Kepastian Hukum

Menanggapi apresiasi dan masukan dari DPR, Gus Halim menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah memorandum kepada Sekjen Kemendes PDTT dan BPSDM PMD. Hal ini sebagai tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.

 "Progres penyelesaian dari 2 butir dan 6 rekomendasi sudah 100 persen dan sudah diajukan kepada BPK untuk penetapan stastus kesesuaian tindak lanjutnya pada pemantauan BPK semester II tahun 2021," ujar Gus Halim menerangkan.

Selain itu, tindak lanjut kedua yaitu mengenai temuan belanja barang dan jasa. Gus Halim mengungkapkan bahwa temuan itu ternyata hanya disebabkan perbedaan persepsi ditingkat petugas pajak mengenai status pendamping desa.

"Ada yang menganggap pendamping itu pegawai tetap, ada yang memahami sebagai pegawai tidak tetap, di mana kedua-duanya itu berbeda dalam penghitungan pajaknya. Jadi masalahnya di sana dan sudah kita tindak lanjuti, koordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menyamakan persepsi," pungkasnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok.Ist

Wilmar Distribusikan Bantuan 148 Hewan Kurban

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 19:42 WIB
Pendistribusian bantuan hewan Kurban merupakan program tahunan, sebagai bentuk  partisipasi perusahaan kepada...
Ist/Kementan

Pinang Betara Jambi Jadi Komoditas Unggulan Nasional Berorientasi Ekspor

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 19:41 WIB
Varietas pinang betara Jambi awalnya merupakan varietas unggul lokal milik Provinsi Jambi, namun saat ini telah ditetapkan oleh Kementan...
Ist

BPJS Ketenagakerjaan Berikan Bingkisan Makanan Kepada Pekerja Rentan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 18:33 WIB
Kegiatan touring yang bertemakan "Bike Bike di Jalan" ini dalam rangka meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar karyawan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya