PB PMII Apresiasi Hasil WTP Kemenkum dan HAM NTT

PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyampaikan apresiasi terhadap hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT terhadap kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) perwakilan NTT.

Hal itu disampaikan oleh Hasnu selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) PB PMII periode 2021-2024 pada Selasa (29/6). Menurut Hasnu, prestasi membanggakan yang dicapai oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTT selama enam tahun berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT itu tentu patut diapresiasi oleh sejumlah pihak.

Hal tersebut, kata Hasnu, tidak terlepas dari manajemen pengelolaan kantor yang integritas di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM NTT, Marciana D Jone. Hasnu mengatakan, tujuan dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan NTT merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan.

BPK, kata Hasnu, pada setiap pemeriksaan senantiasa berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kendati demikian, jelas Hasnu, untuk standar pemeriksaan keuangan wajib didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV.

Wasekjen PB PMII mengatakan, pestasi itu pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Karena opini ini bukan hadiah dari BPK, tetapi prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkum dan HAM dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola.

"Harapannya bahwa kantor Kemenkum dan HAM NTT akan menjadi corong utama terhadap sejumlah kantor di NTT, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berintegritas agar jauh dari racun korupsi," tutup Hasnu. (RO/OL-14)