Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi XI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya membeberkan beberapa alasan mengapa banyak kepala daerah yang berlomba-lomba ingin mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP disebutkan Willy menjadi standar perolehan anggaran yang diterima daerah. Sehingga pendapat formal auditor BPK dianggap sangat penting oleh para kepala daerah.
"Banyak hak keuangan pusat atau daerah yang disandarkan pada pendapat formal auditor ini. Misalnya TKDD (transfer keuangan daerah dan dan desa) yang akan ditransfer pusat akan sangat terpengaruh oleh opini ini," ungkap Willy saat dihubungi oleh Media Indonesia, Kamis (28/4).
Menurut Willy, penerapan WTP yang didasari penilaian auditor BPK sebagai standar daerah dalam memperoleh persetujuan anggaran, berdampak buruk terhadap inovasi pengelolaan anggaran yang berdampak pada kesejahtaraan masyarakat.
"Akan semakin mempersulit kemampuan daerah untuk berinovasi demi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya mereka hanya fokus agar dapat opini bagus dari BPK saja," papar Willy.
Baca juga: Pukat UGM Minta Kultur BPK Diperbaiki
Willy menjelaskan selama ini ada pemahanan yang salah dari penyikapan opini auditor. Hasil audit seolah dianggap sebagai acuan mendapatkan investor, yakni pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Padahal hasil audit sejatinya merupakan proses montiroing terhadap keefektifan program pemerintahan yang dijadikan acuan perbaikan ke depan.
"Jadi kalaupun hasil audit itu ada hal yang harus di perbaiki ya lakukan saja itu bukan hukuman. Pihak di luar hanya tinggal menyakinkan diri apakah rencana perbaikan itu dapat dilakukan dan rasional," ungkap Willy.
Willy melanjutkan, maraknya kasus suap yang melibatkan auditor BPK akan menjadi perhatian khusus di Komisi XI DPR RI. Menurut Willy ada masalah kesenggangan terhadap pendapat auditor dengan kenyataan empirik.
"Semua berlomba WTP untuk di marketingkan, tapi korupsinya ikut juga di “WTP” kan. Ini kan masalah. Perlu ada terobosan," ungkap Willy.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka. Dia terjerat kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.
Suap itu dilakukan Ade Yasin agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Namun KPK belum merinci suap WTP yang diberikan Ade Yasin apakah karena menyadari ada program laporan keuangan yang bermasalah di Pemkab Bogor. (P-5)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved