Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

Tanggapi Kritikan MK, Bawaslu Singgung Revisi UU Pemilu

Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik

Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.

UU Lembaga Kepresidenan sangat Penting untuk Mencegah Cawe-cawe Presiden

Undang-Undang (UU) Lembaga Kepresidenan sangat diperlukan untuk mengatur batasan-batasan yang dimiliki Presiden, terutama menjelang masa transisi kekuasaan.

KPU Yakin MK tak Ubah Hasil Pilpres 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan pada 20 Maret lalu.

Megawati Ajukan Amicus Curiae, KPU Sebut Istilah Itu tak Dikenal Undang-Undang

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan istilah amicus curiae yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan tidak dikenal dalam undang-undang

KPU Diminta Tak Beropini soal Putusan Sidang MK Putusan Pilpres 2024

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak beropini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024.

Ahli Sebut MK Bisa Periksa dan Adili Pelanggaran TSM di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Sudirman Said: Kita Perlu Kaji Lagi Konsep Kepemimpinan Indonesia

Sudirman Said mengajak semua pihak untuk mengkaji kembali konsep kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024. Menurutnya syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terlalu longgar

Hindari Potensi Konflik Kepentingan, Revisi UU Pilkada Harus Dilakukan Usai Pilkada

PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada tidak tepat dilakukan saat ini. UU tersebut sebaiknya direvisi pasca Pilkada bersamaan dengan UU Pemilu

Pansus DPD Soal Kecurangan Pemilu Dinilai tak Miliki Dalil Hukum

Pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, menilai pansus yang dibentuk DPD RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak memiliki dalil hukum.

Tolak Hak Angket DPR, PAN : Dugaan Kecurangan jangan Cuma Narasi

Fraksi PAN menolak hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu karena sudah ada jalur khusus sesuai UU Pemilu.

Ribuan TPS Melakukan Pencoblosan Ulang, Pengamat Ingatkan Harus Bersih Manipulasi

RIBUAN Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) harus menggelar pencoblosan ulang. Kegiatan itu diingatkan harus bebas dari manipulasi.

Soal Hak Angket, KPU Ajak Semua Pihak Kembali ke UU Pemilu

UU Pemilu mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan seputar pemilu, mulai dari pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi.

55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana

SEBANYAK 55 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan akan menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024, seperti rekomendasi Bawaslu.

Peneliti BRIN: Wacana Pemilu Hanya Satu Putaran Membajak Demokrasi

PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.

Survei Roy Morgan: Pilpres 2024 bakal Berlangsung Dua Putaran

SUVEI Roy Morgan terbaru menyatakan bahwa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. 

Indonesia dan Sorak Sorai Pemilu

Menjelang Pemilu rasa khawatir menyelimuti rakyat, karena demokrasi Indonesia ibaratkan berada di tepi jurang. 

Pilpres 1 Putaran, HMI Brawijaya: Propaganda Politik!

HMI Brawija Malang mengatakan narasi pilpres satu putaran sebagai propaganda politik yang tidak memiliki dasar argumen.

PSI Kirim Surat ke Rumah Warga, KPU Akui Beri Data Pemilih ke Partai Politik

Warga DKI Jakarta menerima surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berisi foto Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan caleg PSI yang maju di dapil masing-masing.

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Jokowi Tak Bisa Ajukan Cuti, Apa Alasannya?

PAKAR Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa mengajukan cuti kampanye untuk mendukung kontestan Pemilihan Umum (Pemilu 2024).

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia