Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

MK Tolak Gugatan Aturan Main Larangan Politik Uang

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah.

MK Tolak Gugatan Terkait Politik Uang dalam UU Pemilu

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah. Sebab, tidak menyakup tim kampanye pasangan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penataan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Digugat ke MK

Perludem meminta kepada MK agar menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

DKPP RI Usulkan Penyatuan UU Kepemiluan

Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Abaikan Persebaran Suara

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menilai pemberlakuan presidential threshold mengabaikan persebaran suara.

Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Diperlukan

WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.

MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi Gorontalo

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.

UU Pemilu Jangan Jadi Alasan Bawaslu atas Lemahnya Penindakan Pelanggaran

KELEMAHAN UU Pemilu harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Bawaslu yang lemah dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran pada Pemilu 2024

PKS Dorong Segera Revisi UU Pemilu Agar Bawaslu tidak jadi Macan Ompong

Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas

Anggota DPR Fraksi PDIP Minta Money Politics Dilegalkan

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.

Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Sumber Terbukanya Kecurangan Pemilu 2024

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres kemarin menyisakan catatan kekurangan yang cukup banyak untuk diperbaiki.

KPU Dukung Wacana Revisi UU Pemilu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mendukung tiap inisiatif perbaikan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu.

Tanggapi Kritikan MK, Bawaslu Singgung Revisi UU Pemilu

Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik

Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.

UU Lembaga Kepresidenan sangat Penting untuk Mencegah Cawe-cawe Presiden

Undang-Undang (UU) Lembaga Kepresidenan sangat diperlukan untuk mengatur batasan-batasan yang dimiliki Presiden, terutama menjelang masa transisi kekuasaan.

KPU Yakin MK tak Ubah Hasil Pilpres 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan pada 20 Maret lalu.

Megawati Ajukan Amicus Curiae, KPU Sebut Istilah Itu tak Dikenal Undang-Undang

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan istilah amicus curiae yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan tidak dikenal dalam undang-undang

KPU Diminta Tak Beropini soal Putusan Sidang MK Putusan Pilpres 2024

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak beropini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024.

Ahli Sebut MK Bisa Periksa dan Adili Pelanggaran TSM di Pilpres

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memeriksa dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia