Berita Terbaru Uu Pemilu Hari Ini

Tolak Hak Angket DPR, PAN : Dugaan Kecurangan jangan Cuma Narasi

Fraksi PAN menolak hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu karena sudah ada jalur khusus sesuai UU Pemilu.

Ribuan TPS Melakukan Pencoblosan Ulang, Pengamat Ingatkan Harus Bersih Manipulasi

RIBUAN Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) harus menggelar pencoblosan ulang. Kegiatan itu diingatkan harus bebas dari manipulasi.

Soal Hak Angket, KPU Ajak Semua Pihak Kembali ke UU Pemilu

UU Pemilu mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan seputar pemilu, mulai dari pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi.

55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana

SEBANYAK 55 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan akan menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024, seperti rekomendasi Bawaslu.

Peneliti BRIN: Wacana Pemilu Hanya Satu Putaran Membajak Demokrasi

PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.

Survei Roy Morgan: Pilpres 2024 bakal Berlangsung Dua Putaran

SUVEI Roy Morgan terbaru menyatakan bahwa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. 

Indonesia dan Sorak Sorai Pemilu

Menjelang Pemilu rasa khawatir menyelimuti rakyat, karena demokrasi Indonesia ibaratkan berada di tepi jurang. 

Pilpres 1 Putaran, HMI Brawijaya: Propaganda Politik!

HMI Brawija Malang mengatakan narasi pilpres satu putaran sebagai propaganda politik yang tidak memiliki dasar argumen.

PSI Kirim Surat ke Rumah Warga, KPU Akui Beri Data Pemilih ke Partai Politik

Warga DKI Jakarta menerima surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berisi foto Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan caleg PSI yang maju di dapil masing-masing.

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Jokowi Tak Bisa Ajukan Cuti, Apa Alasannya?

PAKAR Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa mengajukan cuti kampanye untuk mendukung kontestan Pemilihan Umum (Pemilu 2024).

Kampanye Presiden, Putra Mahkota, dan Ambisi Satu Putaran

SECARA terbuka Presiden Joko Widodo mengumumkan niatnya ikut kampanye. Jokowi tidak berkampanye untuk dirinya sebagai petahana.

Kampanye Presiden di Luar Cuti Masuk Tindak Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memungkinkan presiden melakukan kampanye, tetapi ada syarat yang harus dipatuhi.

Boy Thohir Ditantang Buktikan Klaim Sumbangan Pengusaha untuk Prabowo-Gibran

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai pernyataan Boy Thohir bisa berarti perang psikologis, bisa pula mengungkapkan hal yang terjadi secara riil

KPU Sebut Ibu Negara Kampanye di Pemilu Tidak Diatur dalam UU

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu)

Yusril : UU Pemilu Memang Bolehkan Presiden Berkampanye 

UU Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye

KPU Jelaskan Batasan Presiden Boleh Ikut Kampanye

KPU menyebut presiden memang diperbolehkan ikut dalam kegiatan kampanye. Hal itu diatur lewat Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Rekaman Suara Surya-Anies Hoaks, Bawaslu Ingatkan Ancaman UU ITE dan Pidana Pemilu

Ketua Bawaslu mengingatkan ancaman pidana umum yang diatur lewat UU ITE yang bakal menjerat jika rekaman suara itu untuk tujuan berita bohong.

MK Tetapkan Pencabutan Uji Konstitusionalitas Batas Usia Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pencabutan uji konstitusionalitas batas usia capres-cawapres.

Ancaman Kekerasan di Media Sosial tak Hanya Langgar UU Pemilu, Tapi juga UU ITE

Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu 2024. Salah satunya adalah ancaman kekerasan di media sosial

Politisasi Bansos Jelas Strategi Politik tanpa Etika

DIREKTUR Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak memiliki etika. 

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia