Pakar Sebut E-Recap Harus Diperkuat dalam Revisi UU Pemilu untuk Meminimalisir Manipulasi Suara

Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay, menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara harus menjadi bagian penting dari kodifikasi Undang-Undang Pemilu.

Menurut Hadar, penerapan electronic recapitulation atau e-recap dapat meningkatkan integritas, kecepatan, dan efisiensi pemilu Indonesia. Ia menyampaikan teknologi tersebut mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu secara signifikan.

“Penggunaan teknologi informasi seperti e-recap dapat menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi UU Pemilu di Jakarta, Rabu (3/12).

Baca juga : UU Pemilu Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah Capres-Cawapres Wajib Diverifikasi Keasliannya

Selain itu, Hadar menegaskan bahwa teknologi bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga menutup ruang terjadinya manipulasi.

“Hasil dapat diperoleh lebih cepat dan ruang manipulasi menjadi jauh lebih sempit,” katanya.

Hadar menilai bahwa penggunaan e-recap juga akan memangkas proses rekap manual yang selama ini memakan waktu panjang dan menimbulkan potensi sengketa.

Baca juga : DPR Soroti Permasalahan Sistem Proporsional Terbuka yang Penuh Moral Hazard

“Dengan e-recap, kita tidak lagi membutuhkan tahapan rekapitulasi manual di semua tingkatan. Penetapan hasil pemilu dapat dilakukan lebih cepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa usulan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah serta kemungkinan perubahan sistem pemilihan dengan daerah berwakil tunggal semakin memperkuat urgensi penerapan teknologi rekapitulasi elektronik.

“Dengan arah perubahan sistem pemilu, penerapan e-recap menjadi semakin relevan untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif bagi pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara,” ucap Hadar.

Hadar juga menilai bahwa penggunaan teknologi justru dapat meredam ketegangan politik yang kerap muncul pada proses rekap berjenjang.

“Potensi gejolak dan konflik politik justru kecil jika teknologi dipakai untuk memastikan proses yang transparan dan cepat,” katanya. (Dev/P-3)