Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Adanya kenaikan rasio utang di Indonesia utamanya disebabkan kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Penarikan utang juga untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin.
"Dengan total anggaran Rp114.2 triliun maka sampai 30 tahun pun beban utang masih ditanggung pemerintah."
“THE hardest thing in the world to understand is the income tax.”— Albert Einstein
Lembaga-lembaga keuangan tidak resmi China juga telah melakukan penangguhan pembayaran utang sesuai dengan ketentuan G20 tentang Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI).
Penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di triwulan IV 2021.
Sri Mulyani mengatakan hal ini terbukti karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan level Produk Domestik Bruto (PDB) yang sudah kembali ke kondisi pra pandemi.
Naiknya beban utang tersebut akibat dampak pandemi Covid-19 yang tak hanya menimbulkan persoalan kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.
“Pemerintah berharap obligor dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada negara,” kata Mahfud MD
Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II 2021 juga melambat dari 7,2% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi 1,9% (yoy).
Anggota Komisi XI Jon Erizal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini didominasi dari utang yang dilakukan pemerintah.
Kepemilikan SBN oleh perbankan diketahui mengalami peningkatan dari posisi 2019 yang hanya 20,73%. Hal ini merupakan langkah pengamanan di tengah penurunan kredit.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, peningkatan utang Indonesia yang terjadi selama pandemi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Pemerintah dapat mengerem laju utang dan beban bunga sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, namun tidak merugikan masyarakat.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, cara sederhana untuk mengukur efektivitas utang ialah dengan melihat rasio utang terhadap PDB suatu negara
Pengadaan utang dilakukan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Hal itu juga mendorong fungsi anggaran negara sebagai countercyclical
Hasil laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang disampaikan BPK pada Rapat Paripurna lalu, terungkap utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun.
Menurut MUI, salah satu dampaknya yakni muncul kekhawatiran runtuhnya kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
"Dalam kondisi pandemi dan resesi, ekonomi kita berhadapan dengan badai yang sempurna (perfect storm). Semua indikator mengalami pemburukan, termasuk utang. Kita sudah tahu."
Filipina memiliki rasio utang 53,5% terhadap PDB selama tahun lalu, Korea Selatan 42,6%, Vietnam 46,7%, dan Kolombia 62,8%.
DIREKTORAT Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melelang 7 Surat Utang Negara (SUN) ditargetkan meraup Rp45 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved