Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
RASIO utang Indonesia diketahui masih berada dalam kondisi aman. Namun, pemerintah diminta untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang demi keberlanjutan fiskal negara.
Hal itu ditekankan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. "Rasio utang Indonesia saat ini (Maret 2022) adalah 40,39% dari PDB," ujar Handoko dalam seminar virtual, Rabu (25/5).
"Rasio utang ini dikatakan masih aman, karena sejalan dan berada di bawah amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negaral yang mengamanatkan rasio utang terhadap PDB di bawah 60%," imbuhnya.
Baca juga: APBN April Berhasil Surplus Rp103,1 Triliun
Menurut Handoko, kenaikan rasio utang di Indonesia utamanya disebabkan kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Selain itu, penarikan utang juga dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin.
Tercermin dari peningkatan realisasi belanja pemerintah pada bidang kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus dunia usaha dalam dua tahun terakhir. Alhasil, peningkatan utang tak bisa dihindari.
Pihaknya menilai kenaikan utang Indonesia tidak berdampak berat, seperti yang dialami Sri Lanka. Namun, jika Sri Lanka mengalami gagal bayar, dikhawatirkan memberi dampak rambatan ke negara berkembang lainnya.
Baca juga: Soal Hilirisasi Industri, Bahlil : RI Tidak Mau Didikte dan Ditipu
"Sri Lanka mengalami pengelolaan utang yang kurang menggembirakan. Dikhawatirkan berpotensi menjalar ke negara berkembang lainnya dan memperlambat pemulihan ekonomi secara global," pungkas Handoko.
Dirinya meminta pemerintah untuk mengelola utang dengan baik. Sehingga, kredibilitas fiskal Indonesia dapat tetap terjaga. Berdasarkan data APBN per April 2022, utang Indonesia tercatat Rp7.040,32 triliun, dengan rasio utang pada PDB sebesar 39,09%.
Posisi itu tercatat mengalami perbaikan, karena pada Maret 2022 rasio utang Indonesia mencapai 40,39%. Utang per April 2022 itu berasal dari penerbitan SBN Rp6.228,90 triliun. Sementara Rp811,42 triliun utang lainnya berasal dari pinjaman dalam maupun luar negeri.(OL-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440Â miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved