Soal Hilirisasi Industri, Bahlil : RI Tidak Mau Didikte dan Ditipu

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak mau didikte dan ditipu pihak asing dalam menggenjot hilirisasi industri dalam negeri. 

Salah satu bentuk hilirisasi industri itu berupa pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik joint venture antara Hyundai-LG di Karawang, Jawa Barat.

"Oleh LG, terjadi perdebatan tarik menarik kalau mereka hanya ambil bahan baku kita, kan kita rugi. Ada kompensasi lain yang harus kita dapatkan. Apa instrumennya? Pajak. Kita tidak mau didikte," dalam Media Briefing World Economic Forum, Selasa (24/5).

Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor yang lebih besar, apabila negara masih dipaksa mengirim bahan baku atau komoditas mentah ke negara lain.

Selain nikel, pemerintah bakal melarang ekspor bahan baku untuk sejumlah komoditas, seperti bauksit dan timah pada tahun ini sebagai upaya membangun hilirisasi.

Nikel diketahui dapat menghasilkan komponen yang berguna untuk bahan baku baterai dalam rangka pengembangan industri mobil listrik.

Baca juga : UNDP Dorong Milennial Berinvestasi Bijak untuk SDGs.

"Kita lakukan tindakan terukur dalam rangka mengamankan kepentingan negara terkait program membangun ekosistem baterai mobil," ucapnya. 

Selain itu, menurut Bahlil, jika pemerintah tidak menyiapkan regulasi yang terukur soal investasi dan lalainya pengawasan, maka bisa dipermainkan negara lain untuk mengambil sumber daya alam Indonesia. 

Instrumen aturan itu ialah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Jika tidak kita kanalisasi lewat regulasi yang sah dan lazim dilakukan negara lain, maka negara kita akan dibohongi terus. Kita enggak mau," ucapnya. 

"Lagian, menteri ekonomi di era Pak Jokowi semua pelaku usaha, jadi cara mau nipu sudah tahu karena ilmunya sama," pungkas Bahlil. (OL-7)