Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak mau didikte dan ditipu pihak asing dalam menggenjot hilirisasi industri dalam negeri.
Salah satu bentuk hilirisasi industri itu berupa pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik joint venture antara Hyundai-LG di Karawang, Jawa Barat.
"Oleh LG, terjadi perdebatan tarik menarik kalau mereka hanya ambil bahan baku kita, kan kita rugi. Ada kompensasi lain yang harus kita dapatkan. Apa instrumennya? Pajak. Kita tidak mau didikte," dalam Media Briefing World Economic Forum, Selasa (24/5).
Pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor yang lebih besar, apabila negara masih dipaksa mengirim bahan baku atau komoditas mentah ke negara lain.
Selain nikel, pemerintah bakal melarang ekspor bahan baku untuk sejumlah komoditas, seperti bauksit dan timah pada tahun ini sebagai upaya membangun hilirisasi.
Nikel diketahui dapat menghasilkan komponen yang berguna untuk bahan baku baterai dalam rangka pengembangan industri mobil listrik.
Baca juga : UNDP Dorong Milennial Berinvestasi Bijak untuk SDGs.
"Kita lakukan tindakan terukur dalam rangka mengamankan kepentingan negara terkait program membangun ekosistem baterai mobil," ucapnya.
Selain itu, menurut Bahlil, jika pemerintah tidak menyiapkan regulasi yang terukur soal investasi dan lalainya pengawasan, maka bisa dipermainkan negara lain untuk mengambil sumber daya alam Indonesia.
Instrumen aturan itu ialah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Jika tidak kita kanalisasi lewat regulasi yang sah dan lazim dilakukan negara lain, maka negara kita akan dibohongi terus. Kita enggak mau," ucapnya.
"Lagian, menteri ekonomi di era Pak Jokowi semua pelaku usaha, jadi cara mau nipu sudah tahu karena ilmunya sama," pungkas Bahlil. (OL-7)
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
Pramono menekankan jika berbagai aspek ketahanan di Jakarta dapat terus diberdayakan, hal ini bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved