Beban Utang Negara Penghasilan Rendah Capai US$860 Miliar

NEGARA-negara berpenghasilan rendah mengalami kenaikan beban utang hingga 12% menjadi US$860 miliar pada 2020. Naiknya beban utang tersebut akibat dampak pandemi Covid-19 yang tak hanya menimbulkan persoalan kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.

Kondisi negara-negara berpenghasilan rendah sejatinya berada dalam posisi rentan, bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pertumbuhan ekonomi yang lambat diikuti dengan peningkatan utang dan risiko eksternal yang meningkat.

Bahkan saham utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah naik 5,3% menjadi US$8,7 triliun di 2020. Berdasarkan laporan International Debt Statistics 2022 terbaru, pendekatan menyeluruh untuk mengelola utang diperlukan guna membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengurangi risiko serta mencapai tingkat utang yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan Presiden Bank Dunia David Malpass yang dikutip dari siaran pers, Selasa (12/10).

“Kami membutuhkan pendekatan komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat, dan peningkatan transparansi. Tingkat utang yang berkelanjutan sangat penting untuk pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan,” tuturnya.

Kemerosotan indikator utang meluas dan berdampak pada negara-negara di semua kawasan. Semua negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami peningkatan utang luar negeri yang melampaui Pendapatan Nasional Bruto (PNB/Gross National Income/GNI) dan pertumbuhan ekspor.

Rasio utang luar negeri terhadap PNB negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah—tak termasuk Tiongkok—naik dari 37% di 2019 menjadi 42% di 2020. Sedangkan rasio utang terhadap ekspor negara-negara tersebut meningkat dari 126% di 2019 menjadi 154% pada 2020.

Menghadapi lonjakan utang tersebut, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) meluncurkan inisiatif penangguhan layanan utang (Debt Service Suspension Initiative/DSSI) pada April 2020. Inisiatif itu bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas sementara bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

Malpass bilang, negara-negara yang tergabung dalam G20 sepakat untuk memperpanjang periode penangguhan hingga akhir 2021. Pada November 2020, G20 menyepakati Kerangka Kerja Umum untuk Perlakuan Utang di luar DSSI. Itu merupakan inisiatif untuk merestrukturisasi situasi utang yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan pembiayaan yang berlarut.

Secara keseluruhan di 2020, arus masuk bersih dari kreditur multilateral ke negara-negara berpenghasulan rendah dan menengah naik menjadi US$117 miliar, menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Demikian halnya dengan arus masuk utang bersih dari utang publik eksternal yang naik 25% menjadu US$71 miliar.

Kreditur multilateral seperti IMF menyediakan US$42 miliar arus masuk bersih, sementara kreditor bilateral menyumbang tambahan US$10 miliar.

Wakil Presiden dan Kepala Ekonom Bank Dunia Carmen Reinhart menuturkan, peningkatan utang yang terjadi di seluruh negara merupakan dampak nyata dampak covid dan menjadi tantangan berat.

“Pembuat kebijakan perlu mempersiapkan kemungkinan tekanan utang ketika kondisi pasar keuangan menjadi kurang ramah, terutama di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi utang yang lebih menjadi krusial dalam mengatasi risiko yang timbul karena adanya peningkatan di banyak negara berkembang. Guna memfasilitasi transparansi itu, International Debt Statistic 2022 diperluas untuk menyediakan data utang luar negeri yang lebih rinci dan terpilah dibanding sebelunmya.

Reinhart bilang, sekarang data memberikan rincian stok utang luar negeri negara peminjam untuk menunjukkan jumlah yang terutang kepada setiap kreditur resmi dan swasta, komposisi mata uang utang, dan persyaratan pinjaman yang diperpanjang.

Untuk negara-negara yang memenuhi syarat DSSI, kumpulan data diperluas untuk mencakup layanan utang yang ditangguhkan pada tahun 2020 oleh masing-masing kreditur bilateral dan proyeksi pembayaran layanan utang bulanan yang terutang kepada mereka hingga tahun 2021.

Bank Dunia juga akan segera menerbitkan Transparansi Utang baru dalam laporan Ekonomi Berkembang yang mempertimbangkan tantangan transparansi utang di negara-negara berpenghasilan rendah dan memaparkan daftar rekomendasi terperinci untuk mengatasinya. (Mir/OL-09)