DPR Sebut Utang Indonesia Sudah Lampu Merah

HASIL laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rapat Paripurna lalu, terungkap utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, besarnya utang tersebut sebagai lampu merah bagi pemerintah.

“Melonjaknya utang pemerintah dan biaya bunga sudah lampu merah, karena melewati batas PDB (Produk Domestik Bruto). Ini betul-betul gawat. Artinya, ruang fiskal sudah sempit,” kata Hafisz dalam keterangan resminya, Kamis (24/6).

BPK dalam laporannya, mengungkap, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369% atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR).

Standar IDR, terang Hafisz, untuk rasio utang yang stabil berada di 92%-176%.

Dia menilai, rasio utang yang terus meningkat 41.65% bisa membuat kemampuan pemerintah menurun untuk membayar utang dan bunganya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu juga menyebut, terjadi juga kelebihan ambang batas debt to service ratio yang direkomendasikan IMF (IDR) berkisar 25%-35%. Saat ini saja telah mencapai 46.77%.

“Sebetulnya ini sudah menjadi peringatan keras bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan, karena dapat menciptakan fraud," tukas Hafisz.

Dia juga menambahkan, posisi utang pemerintah naik dibandingkan akhir 2019 lalu. Setiap satu tahun, menurut perhitungannya, utang negara bertambah Rp1.296,56 triliun dari akhir 2019 yang tercatat Rp4.778 triliun menjadi Rp 6.074,56 triliun di 2020.

Selain itu selama 2020 pula pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.647,78 triliun atau 96,93% dari anggaran. Sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp2.595,48 triliun atau 94,75%. Dengan demikian, fiskal mengalami defisit sebesar Rp947,70 triliun atau sekitar 6,14% dari PDB. (Ins/OL-09)