Berita Terbaru Tni Hari Ini

Oknum TNI tak Mampu Bayar, Hakim Batalkan Ganti Rugi Keluarga Bos Rental Mobil

MAJELIS hakim militer pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta menerima permohonan restitusi atau ganti rugi keluarga korban bos rental mobil meninggal dunia dalam kasus penembakan 

Kapuspen TNI : TNI tak Tinggal Diam terhadap Aksi Biadab yang Ancam Stabilitas dan Keamanan di Papua

Kapuspen TNI  menjelaskan serangan di Yahukimo diduga dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Elkius Kobak,  sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

Prajurit Penembak Bos Rental Mobil Dihukum 4 Tahun Penjara, Ada yang Divonis Pidana Seumur Hidup

MAJELIS hakim militer pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana penjara terhadap tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan bos rental mobil

TNI Urus Ranah Sipil Rusak Kepercayaan Masyarakat

Burhanuddin Muhtadi menyebut ditariknya TNI ke urusan atau ranah sipil akan menurunkan public trust atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut.

Legislator PKS: TNI Penembak 3 Polisi di Lampung Harus Dihukum Maksimal

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan prajurit TNI yang menembak 3 polisi di Lampung hingga tewas harus dihukum maksimal.

PKB Setujui RUU TNI dengan 6 Syarat

Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat. 

Pemkab Sergai Bersama TNI Kembangkan Padi Varietas Unggul Sinar Mentari

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi gabah di Kabupaten Sergai mencapai 303.517 ton atau setara dengan 174.102 ton beras, menjadikannya daerah surplus beras.  

Publik Diminta Terus Mengawal Revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di paripurna Kamis, 20 Maret 2025. Revisi beleid itu sudah diambil keputusan tingkat di Komisi I DPR.

Aparat Terlibat Kasus Kriminal, Kriminolog: Karena Ada Peluang dan Penegakan Hukum Lemah

Adapun faktor pendorong lainnya yang membuat para aparat terlibat dalam kasus kriminal, seperti adanya desakan kebutuhan hidup

Komisi I DPR Kutuk Penembakan 3 Anggota Polisi di Lampung

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengutuk penembakan terhadap tiga anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. 

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

TNI Klaim Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara

KAPUSPEN TNI Mayjen Hariyanto menilai Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara.

Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Sarat Transaksional

PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan DPR RI dan pemerintah di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat sarat transaksional.

Fraksi NasDem Apresiasi Ketegasan Panglima TNI soal Supremasi Sipil di Revisi UU TNI

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai supremasi sipil ketika prajurit isi jabatan publik.

Legislator NasDem Usul Penempatan TNI di Jabatan Sipil Diatur Panglima

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggaraini mengusulkan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dapat diatur dalam peraturan panglima TNI

Perluasan Jabatan Sipil yang Bisa Diisi TNI Aktif Dinilai tidak Tepat

Pemerintah mengusulkan perluasan cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Inilah Usulan 15 Kementerian dan Lembaga yang Boleh Diisi Prajurit Aktif

Pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.

Imparsial Sebut Pembahasan RUU TNI di Komisi I Terburu-buru

DPR dan pemerintah sampai saat ini tidak pernah memublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI. Terlebih, rencana revisi ini menuai kritik tajam

TNI Pegang Peran Strategis Tangani Perkebunan Sawit Ilegal

TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memiliki peran strategis dalam menangani perkebunan sawit ilegal.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan Revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR diminta menghentikan pembahasan soal revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting