TNI Siap Dikerahkan ke Gaza, Pemerintah Tekankan Misi Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil

PEMERINTAH Indonesia menegaskan rencana pengerahan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza akan sepenuhnya berfokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur. Penempatan ini merupakan bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional Gaza (ISF) yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mandat utama perlindungan warga sipil dan dukungan rekonstruksi pascakonflik.

Partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan langkah konkret dalam rencana perdamaian global. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025, ISF dibentuk sebagai pasukan penjaga perdamaian multinasional yang dikoordinasikan oleh Dewan Perdamaian.

Batasan Operasional dan Aturan Keterlibatan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan resminya pada Sabtu (14/2/2026) merinci bahwa prajurit TNI di lapangan tidak akan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata mana pun. "Pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung," tegas pihak Kemlu.

Baca juga : DPD RI Apresiasi Pemerintah Kirim 800 Ton Bantuan dan Minta PBB Izinkan Pasukan Perdamaian Masuk Gaza

Penggunaan kekuatan senjata hanya diizinkan sebagai langkah terakhir untuk membela diri dan menjaga integritas mandat misi. Indonesia juga mensyaratkan persetujuan penuh dari Otoritas Palestina sebelum pengerahan dilakukan secara resmi.

Jadwal Keberangkatan dan Kesiapan Personel TNI

Markas Besar TNI melaporkan bahwa persiapan teknis terus dimatangkan. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyebutkan angka final personel yang berpotensi dikirim berkisar antara 5.000 hingga 8.000 orang, tergantung hasil negosiasi akhir di level internasional.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat TNI Angkatan Darat, Donny Pramono, menjelaskan bahwa jadwal pasti keberangkatan masih sepenuhnya bergantung pada keputusan politik Presiden Prabowo Subianto. "Status siap dikerahkan tidak berarti pasukan akan langsung diberangkatkan. Kami menunggu arahan pimpinan negara," ujarnya.

Baca juga : Ini 5 Manfaat jika Indonesia Kirim Pasukan TNI ke Gaza Palestina

Respons Hamas dan Posisi Diplomasi RI

Di sisi lain, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan pentingnya netralitas bagi setiap pasukan asing yang masuk ke Gaza. Dalam pernyataannya kepada Jordan Daily, Hamdan menyebut telah menjalin komunikasi dengan Jakarta untuk memastikan pasukan asing tidak bertindak bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi perpanjangan tangan pendudukan.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa komitmen Indonesia tetap teguh pada solusi dua negara. Indonesia bahkan membuka opsi untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat jika arah kebijakan badan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prioritas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam jangka panjang.

Partisipasi ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan penolakan tegas terhadap segala bentuk relokasi paksa warga di wilayah tersebut. (CNA/H-3)