Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memaparkan manfaat yang akan diperoleh apabila Indonesia ikut mengirimkan pasukan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Gaza, Palestina, atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia,” kata Agus saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis.
Pertama, pengakuan internasional atas kontribusi pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi Indonesia di komunitas internasional.
Baca juga : Kemenlu Belum Pastikan Adanya Serangan ke Markas PBB Indonesia di Libanon
“Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima, yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024,” ujarnya.
Kedua, partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan TNI sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan militer.
Ketiga, dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis.
Baca juga : Di Meksiko, Puan Dorong Negara Middle Power Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Keempat, pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing (berbagi biaya) dengan negara mitra.
Kelima, manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik.
"Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan, serta meningkatkan perdamaian dan keamanan," ucapnya.
Baca juga : Indonesia Harus Lakukan Aksi Konkret Hentikan Genosida Warga Palestina oleh Israel
Dia pun mengatakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza masih menunggu resolusi dan mandat dari PBB terlebih dahulu. Meski demikian, dia menyebut bahwa Mabes TNI telah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging (komitmen) ke PBB.
"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran tingkat atau level 1. Apabila mandat PBB tentang pergelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," tuturnya.
TNI, tambah dia, juga telah siap dengan pengiriman rumah sakit lapangan (rumkitlap) dan kapal rumah sakit yang keberangkatannya menunggu keputusan pemerintah.
"Pada kesempatan ini mohon DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan rumkitlap sebagai wujud diplomasi militer," kata Agus. (Ant/Z-7)
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PASUKAN penjaga perdamaian PBB akan tetap berada di semua posisi di Lebanon meskipun ada seruan Israel agar mereka pindah, di tengah meningkatnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah.
TNI belum memiliki rencana untuk menambah pasukan guna memperkuat pasukan perdamaian PBB di wilayah tersebut.
Salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved