Indonesia Harus Lakukan Aksi Konkret Hentikan Genosida Warga Palestina oleh Israel

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta menyerukan agar DPR RI, pemerintah, dan masyarakat Indonesia terus bergerak melakukan aksi konkret untuk mendesak semua pihak di seluruh dunia.

Terutama mendesak PBB dan Dewan Keamanan PBB sehingga aksi genosida Israel terhadap rakyat di Jalur Gaza dapat dihentikan.

Menurut Sukamta, saat ini rakyat di Jalur Gaza tidak sekadar menuju genosida tapi di ambang kepunahan.

Baca juga : Anggota DPR RI Kecam Keras Veto AS yang Gagalkan Setop Kekerasan di Gaza

"Hari ini 6 Februari 2024 merupakan hari ke-123 aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Izinkan kami kesempatan ini menyampaikan sikap pertama mengutuk keras sikap komunitas internasional terutama PBB yang belum bisa menghentikan aksi genosida Israel ini," jelas Sukamta.

"Kini kemanusiaan menjadi linimasa keseharian masyarakat global," ungkap Sukamta ketika menyampaikan Interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sukamta mengaku cemas masyarakat global lama-lama akan memaklumi tindakan yang menyayat kemanusiaan tersebut.

Baca juga : Yordania: Kegagalan PBB Izinkan Israel Teruskan Genosida di Gaza

Maka dari itu, menurut Sukamta, semua elemen masyarakat Indonesia tidak boleh letih untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina.

"Rezim Israel saat ini seperti bukan manusia, Israel adalah monster. Dalam 24 jam terakhir, kita kembali menyaksikan serangan Israel atas kerumunan warga Gaza yang tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan," jelasnya.

"Demikian juga Israel menyerang konvoi badan PBB untuk pengungsi atau UNRWA, jangan dilupakan pula rudal-rudal Israel yang secara sengaja menargetkan rumah sakit," ucap politikus Fraksi PKS ini.

Baca juga : Pemerintah RI Diminta Desak Resolusi PBB Hentikan Pelanggaran HAM di Palestina

Ia melanjutkan bahwa serangan membabi buta 24 jam terakhir tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan sementara Mahkamah Internasional atau ICJ seperti angin lalu.

Ia menilai perintah ICJ yang meminta agar Israel melakukan pencegahan aksi genosida benar-benar tidak diindahkan.

"Angka-angka dan statistik tragedi kemanusiaan di jalur Gaza sungguh sangat mengerikan. Hampir 1,2 juta anak di Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental. Sekitar 17.000 anak di Gaza tidak didampingi atau dipisahkan dari keluarganya," papar Sukamta.

Baca juga : 6.000 Bom Israel di Palestina 6 Hari, Setara dengan Setahun Bom AS di Afghanistan

"Total yang meninggal ada 27.478, termasuk di dalamnya 11.500 anak-anak dan 8000 perempuan. Ini berarti bahwa Israel membunuh sekitar 223 warga Palestina setiap harinya sejak 7 Oktober," terangnya.

"Angka-angka dan statistik mengerikan. Ini adalah manusia yang memiliki nama, memiliki orang tua, dan memiliki keluarga. Namun, ini belum mampu menghadirkan aksi nyata masyarakat global untuk segera menghentikan Aksi genosida Israel ini," tegas Sukamta.

Ia menilai bahwa Israel tidak menunjukkan niat baik untuk berdamai, Israel tanpa rasa malu terus melakukan serangannya.

Baca juga : DK PBB Tak Mampu Atasi Konflik Global, Sekjen Guterres Peringatkan Dunia Masuki Era Kekacauan

Dalam pertemuan Middle East Question Inter-Parlementary atau organisasi parlemen dunia yang dilakukan secara virtual hari Senin (5/2/2024( lalu, Sukamta mendengarkan secara langsung pernyataan perwakilan Israel yang menegaskan bahwa Israel tidak akan berhenti menyerang Gaza sampai Hamas tidak tersisa lagi.

"Di dalam pertemuan tersebut terungkap pandangan Israel bahwa sebenarnya tujuan Israel adalah untuk menghabisi rakyat Palestina, bukan Hamas," jelasnya.

"Pandangan tersebut terbukti di lapangan. Saat ini Israel seperti memiliki kesempatan emas untuk terus melenyapkan bangsa Palestina. Sikap keras kepala dan arogansi Israel yang menolak keras proposal gencatan senjata ini membuktikan bahwa Israel bukanlah negara tetapi Israel adalah entitas teroris," ungkap politikus yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI ini. 

Baca juga : Soal UNRWA, Rusia Minta PBB Buktikan Israel Benar atau Bohong

Di akhir, dirinya mendukung dan mendorong penuh kesinambungan peran proaktif pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945, yakni dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Termasuk penjajahan Israel atas Palestina," pungkasnya. (RO/S-4)

Baca juga : Dewan Keamanan PBB Kaji Putusan ICJ, Aljazair: Masa Impunitas Israel Telah Berakhir