Yordania: Kegagalan PBB Izinkan Israel Teruskan Genosida di Gaza

MENTERI Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB dalam mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan sama saja mendukung genosida Israel di Gaza, Palestina.

"DK PBB perlu mengadopsi resolusi yang hanya menyerukan jeda kemanusiaan,” kata Safadi pada konferensi pers bersama menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken di ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington.

Jika gagal, Safadi mengatakan bahwa AS sama saja memberikan izin kepada Israel untuk melanjutkan pembantaian terhadap warga Gaza. “Jadi kita semua dengan tegas mengatakan bahwa resolusi harus diadopsi,” katanya, sebelum Dewan bersiap untuk melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA).

Baca juga : AS Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Kenyataannya, dengan menggunakan kembali hak vetonya, pada Jumat (8/12), AS telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung langkah tersebut. Ini merupakan kali kedua sepanjang konflik Israel-Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni Tiongkok, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis. Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab, kecuali Amerika. Sedangkan Inggris abstain. 

Baca juga : Diveto AS, Retno Sesalkan Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.

Hasil KTT OKI dan Liga Arab

Sebelumnya, para menteri luar negeri yang ditugaskan oleh KTT Gabungan Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam - Liga Arab bulan lalu, mengunjungi AS untuk mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza, yang telah diserang Israel selama lebih dari dua bulan.

KTT tersebut mengamanatkan para menteri luar negeri Turki, Palestina, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar, dan Nigeria untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan perang di Gaza dan mencapai perdamaian abadi.

Safadi mengatakan bahwa solusi jangka pendek tidak dapat diterima, dan semua orang di dunia melihat solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan mengatakan pertempuran di Jalur Gaza harus segera diakhiri.

“Pesan kami konsisten dan jelas bahwa kami percaya bahwa pertempuran harus segera diakhiri,” katanya.

Ia menambahkan bahwa mengakhiri pertempuran tampaknya bukan prioritas utama bagi komunitas internasional. Dia juga mengatakan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, yang merupakan anggota komite tersebut, berada di bawah pembatasan yang menurutnya membatasi kemampuannya untuk berinteraksi dengan media.

“Pemerintah AS telah memberlakukan pembatasan pada Yang Mulia sehingga tidak memungkinkan dia untuk menanggapi pertanyaan media atau berinteraksi dengan media,” katanya.

Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan kelompok Palestina Hamas.

Setidaknya 17.487 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 46.480 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat yang tiada henti di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas perbatasan oleh Hamas.

Korban tewas Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang, menurut angka resmi. (Anadolu/Z-4)