Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB dalam mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan sama saja mendukung genosida Israel di Gaza, Palestina.
"DK PBB perlu mengadopsi resolusi yang hanya menyerukan jeda kemanusiaan,” kata Safadi pada konferensi pers bersama menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken di ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington.
Jika gagal, Safadi mengatakan bahwa AS sama saja memberikan izin kepada Israel untuk melanjutkan pembantaian terhadap warga Gaza. “Jadi kita semua dengan tegas mengatakan bahwa resolusi harus diadopsi,” katanya, sebelum Dewan bersiap untuk melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA).
Baca juga : AS Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Kenyataannya, dengan menggunakan kembali hak vetonya, pada Jumat (8/12), AS telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung langkah tersebut. Ini merupakan kali kedua sepanjang konflik Israel-Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni Tiongkok, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis. Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab, kecuali Amerika. Sedangkan Inggris abstain.
Baca juga : Diveto AS, Retno Sesalkan Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.
Sebelumnya, para menteri luar negeri yang ditugaskan oleh KTT Gabungan Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam - Liga Arab bulan lalu, mengunjungi AS untuk mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza, yang telah diserang Israel selama lebih dari dua bulan.
KTT tersebut mengamanatkan para menteri luar negeri Turki, Palestina, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar, dan Nigeria untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan perang di Gaza dan mencapai perdamaian abadi.
Safadi mengatakan bahwa solusi jangka pendek tidak dapat diterima, dan semua orang di dunia melihat solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan mengatakan pertempuran di Jalur Gaza harus segera diakhiri.
“Pesan kami konsisten dan jelas bahwa kami percaya bahwa pertempuran harus segera diakhiri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa mengakhiri pertempuran tampaknya bukan prioritas utama bagi komunitas internasional. Dia juga mengatakan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, yang merupakan anggota komite tersebut, berada di bawah pembatasan yang menurutnya membatasi kemampuannya untuk berinteraksi dengan media.
“Pemerintah AS telah memberlakukan pembatasan pada Yang Mulia sehingga tidak memungkinkan dia untuk menanggapi pertanyaan media atau berinteraksi dengan media,” katanya.
Israel melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan kelompok Palestina Hamas.
Setidaknya 17.487 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 46.480 lainnya terluka dalam serangan udara dan darat yang tiada henti di wilayah kantong tersebut sejak 7 Oktober menyusul serangan lintas perbatasan oleh Hamas.
Korban tewas Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang, menurut angka resmi. (Anadolu/Z-4)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved