Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL tampaknya akan memberikan persetujuan resmi bagi proyek permukiman E1. Pemukiman E1 ialah rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di Tepi Barat yang telah tertunda selama puluhan tahun.
Proyek ini menuai kecaman internasional karena dinilai dapat memisahkan wilayah Tepi Barat menjadi dua. Selain itu, pemukiman ini memutus koneksi antara Yerusalem Timur yang diduduki dan wilayah Palestina lainnya.
Rencana tersebut akan dibahas pekan depan oleh Dewan Perencanaan Tertinggi Israel, yang diperkirakan akan menyetujuinya setelah menolak keberatan dari sejumlah LSM Israel. Menteri Keuangan Israel sekaligus pejabat di Kementerian Pertahanan, Bezalel Smotrich secara terbuka mendukung proyek ini dan menyebutnya sebagai langkah yang akan “mengubur gagasan negara Palestina”.
Berdiri di lokasi rencana pembangunan di Ma’ale Adumim, Kamis (14/8), Smotrich mengklaim Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan proyek E1. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.
“Dunia yang mencoba mengakui negara Palestina akan mendapat jawaban dari kami di lapangan, bukan melalui dokumen atau deklarasi, tapi lewat fakta: rumah, jalan, dan keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka,” kata Smotrich.
Proyek ini mendapat penolakan tegas dari Uni Eropa, Jerman, dan Norwegia. Uni Eropa menegaskan perubahan teritorial di luar kesepakatan politik adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Norwegia menyebut langkah ini sebagai upaya “menghalangi solusi dua negara”.
Meski Smotrich gencar mendorong rencana ini, pengambilan keputusan akhir untuk memulai pembangunan fisik kemungkinan berada di tangan Netanyahu, mengingat konsekuensi diplomatiknya. Sejumlah pengamat menilai, sekalipun izin perencanaan keluar, proyek E1 mungkin tetap mandek karena risiko isolasi internasional yang semakin besar bagi Israel.
Proyek E1 pertama kali diusulkan pada 1990-an oleh PM Yitzhak Rabin, namun selama dua dekade terakhir terhambat oleh penolakan internasional, termasuk dari pemerintah AS terdahulu. Kelompok pemantau Peace Now memperingatkan bahwa langkah ini hanya akan memperdalam aneksasi Tepi Barat dan memperkecil peluang perdamaian. (The Guardian/Z-2)
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Pemerintah Palestina kecam keputusan Israel ubah aturan tanah di Tepi Barat dan mengambil alih Masjid Ibrahimi. Langkah ini dinilai ilegal dan menghambat kemerdekaan.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
SETIDAKNYA 84 tahanan Palestina meninggal di penjara-penjara Israel sejak Oktober 2023 setelah mengalami penyiksaan sistematis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved