Di Meksiko, Puan Dorong Negara Middle Power Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

DALAM pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara-negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza, Palestina. 

Hal tersebut disampaikan Puan dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 yang digelar di Meksiko, Senin (6/5) siang waktu setempat. MIKTA Speakers’ Consultation sendiri merupakan forum pertemuan konsultatif antara Ketua Parlemen negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sebagai negara-negara middle power (kekuatan menengah).

“Saya mendorong MIKTA untuk berperan sebagai positive force, penyelesaian berbagai krisis global seperti krisis di Palestina, Ukraina, maupun krisis iklim,” kata Puan di hadapan delegasi parlemen MIKTA.

Baca juga : DPR RI Konsisten Bela Palestina di Sidang Parlemen Dunia

Mantan Menko PMK itu mengingatkan agar parlemen dunia aktif berkontribusi menyelesaikan permasalahan global. Puan menyebut parlemen harus punya peranan lebih karena berbagai krisis global juga berdampak bagi rakyat, termasuk perang di Gaza.

“Krisis di Gaza dapat berdampak pada stabilitas global, jika tidak segera kita tangani bersama. Kita tidak boleh menutup mata atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina,” tegasnya.

“Negara-negara MIKTA harus menggunakan pengaruh kolektifnya untuk mengembalikan nilai kemanusiaan, dan mendesak dimulainya gencatan senjata secara permanen dan sesegera mungkin,” sambung Puan.

Baca juga : Parlemen MIKTA Dorong Segera Lakukan Gencatan Senjata di Palestina

Menurutnya, gencatan senjata perang d Gaza harus dilakukan secepat mungkin mengingat sudah lebih dari 34.000 penduduk Palestina menjadi korban akibat serangan Israel. Puan menyoroti bagaimana 15 orang terbunuh dalam setiap jam akibat perang di Gaza, di mana 72% dari korban adalah perempuan dan anak-anak.

“Kita harus mengubah paradigma dari perlunya suatu negara dapat ‘memenangkan perang’ menjadi ‘memenangkan perdamaian’ (winning the peace,not winning the war),” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Puan mengatakan, parlemen harus membantu mengatasi akar masalah penyebab konflik, termasuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen terhadap penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

Baca juga : DPR RI Sampaikan Keberatan Tak Ada Isu Perdamaian Palestina di KTT P20 India

“Saya mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global,” ujar Puan.

“Perdamaian adalah fondasi bagi dunia untuk mencapai kesejahteraan dan demokrasi. Sebagai pengemban amanat rakyat, parlemen harus memberikan teladan, lead by example, dengan mendorong tiga pilar utama perdamaian yakni dialog, diplomasi, dan saling kepercayaan,” sambungnya.

Puan pun menegaskan, parlemen harus berperan memperkuat preventive diplomacy untuk mencegah terjadinya konflik dan ketegangan geopolitik. Ia menyebut, hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan membangun saling kepercayaan (confidence building measures).

Baca juga : Parlemen Kuat Solusi Atasi Krisis Global

“Kita harus mendorong dialog, bukan mengambil tindakan sepihak (unilateral). Kita harus mendorong kerjasama, bukan memperbesar fragmentasi dunia. Karena akar konflik di berbagai wilayah adalah adanya ketidakpercayaan antar negara,” terang Puan.

Parlemen juga diharapkan mengembangkan komitmen kuat di masyarakat untuk memelihara toleransi dan menghargai keberagaman. 

“Serta yang paling penting, menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Masalah Gaza sendiri menjadi perhatian serius dalam pertemuan parlemen MIKTA kali ini. Apalagi dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10, parlemen Meksiko sebagai tuan rumah mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’.

“Untuk mengelola kompleksitas dunia saat ini, dibutuhkan sistem multilateral di PBB yang efektif dan adaptif,” sebut Puan.

Dengan dampak perang yang semakin parah, isu Gaza pun masuk menjadi salah satu kesimpulan MIKTA Speakers’ Consultation ke-10. Sebagian besar anggota parlemen MIKTA mendesak penyelesaian krisis di Gaza sesuai hukum internasional.

 

Berikut Chair Statement yang Disepakati Ketua Parlemen Negara Anggota MIKTA terkait Masalah Gaza:

Terdapat diskusi mengenai situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina. Sebagian besar anggota menggarisbawahi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, untuk perlindungan warga sipil dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan akses kemanusiaan serta pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera. 

Anggota lain menyerukan gencatan senjata segera dan permanen dan mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi perintah Mahkamah Internasional. Para anggota menyerukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik Israel-Palestina dengan cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara.

Kami juga menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi konflik kekerasan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan di seluruh kawasan dan sekitarnya. Sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali penolakan kami terhadap penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.”

Selain soal Gaza, MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. 

Adapun Isi Chair Statement MIKTA Mengenai Hal Tersebut Adalah Sebagai Berikut:

“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.” 

Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia.

“Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. 

Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.

Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”

Puan pun menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

“Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya.

Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.

“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan. (Z-7)