Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen MIKTA (Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia) mendorong agar Israel segera melakukan gencatan senjata di Palestina.
Hal itu diungkapkan Puan usai diskusi dalam acara MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 dengan DPR RI bertindak sebagai tuan rumah. MIKTA Speaker's Consultation sendiri merupakan forum konsultatif ketua parlemen anggota MIKTA.
Dalam Courtesy Call tersebut, Puan hadir bersama Ketua National Assembly Korea Selatan Kim-Jin Pyo, Ketua Grand National Assembly Turki Numan Kurtulmu, Wakil Ketua Senat Australia Andrew McLachlan, dan untuk pimpinan parlemen Meksiko diwakili oleh Sekretaris Parlemen Fuesanta Guerrero Esquivel.
Baca juga : MER-C: Dua Dokter RS Indonesia dan Enam Pengungsi Tewas Dibunuh Israel
“Kami juga berbicara soal krisis di palestina, kami menyampaikan keprihatinan dan mendorong penyelesaian secara dami dan mendorong segera dilakukan gencatan senjata,” tegas Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11).
Puan memastikan seluruh negara parlemen MIKTA mengedepankan perdamaian. Puan mengakui adanya perbedaan pendapat dari salah satu negara MIKTA. Khususnya terkait penanganan yang perlu dilakukan, apakah dengan waktu sesingkat-singkatnya atau perlu diselesaikan secara dialog meski memakan waktu.
Baca juga : 12 Orang Jadi Korban Akibat Serangan Israel di RS Indonesia
Yang terpenting, kata puan, kependudukkan Israel di Palestina harus segera distop, meski bakal sulit diterapkan di lapangan. Namun, Puan berkomitmen bakal terus mendorong terus perdamaian di Gaza maupun Ukraina.
Puan menuturkan MIKTA juga mendorong dibukanya jalur-jalur bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Puan menyebut, Pemerintah Indonesia dan parlemen MIKTA juga sejalan menyerukan gencatan senjata oleh Israel.
"Kami melalui parlemen MIKTA sama dengan apa yang disampilan Presiden bahwa Indonesia tetap berkomitmen dan konsisten mendukung perdamaian yang ada di Palestina," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
"Kami dalam sidang MIKTA ini mendorong agar bisa dibuka koridor-koridor kemanusiaan dan tetap memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina," sambung Puan.
Menurutnya, ada sejumlah hal lain yang juga dibahas Jokowi dengan pimpinan parlemen MIKTA. Salah satunya, kata Puan, terkait isu perubahan iklim yang menjadi sorotan dunia internasional.
“Tadi juga berbicara tentang climate change dan juga terkait hal-hal ekonomi yang saat ini ini kita dalam situasi yang tidak cukup baik, termasuk di negara-negara yang lain,” terang cucu Bung Karno tersebut
“Karenanya kita bersepakat dalam forum MIKTA ini akan menghasilkan kesepakatan joint statement yang terutama terkait keadaan ekonomi global bisa berjalan dengan baik dan apapun yang terjadi, forum ini bisa mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah dari negara MIKTA,” lanjut Puan.
Pada kesempatan itu, Puan pun turut mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas terselenggaranya 1st MIKTA Leader's Gathering yang diadakan di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India pada awal September 2023.
"Kami juga siap berperan lebih aktif untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional," tuturnya.
Sebagai tuan rumah, DPR mengangkat tema “Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges” pada MIKTA Speaker's Consultation ke-9. Pimpinan Parlemen Anggota MIKTA akan melaksanakan forum konsultasi yang bertujuan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja samanya.
"Pada pertemuan MIKTA kali ini juga akan membahas bagaimana peran parlemen dalam mendorong reformasi tata kelola global. Hal ini agar sistem multilateral bisa tetap relevan dalam menjawab permasalahan dunia," urai Puan.
Isu perubahan iklim juga akan turut dibahas dalam forum ini melalui upaya bersama untuk mengurangi emisi dan meningkatkan aksi adaptasi. Puan menegaskan, DPR pun selalu mempromosikan pentingnya mengurangi zat karbon demi menjaga bumi untuk sekarang dan masa depan.
"Kami juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan generasi muda sebagai motor penggerak dan agen perubahan untuk menciptakan dunia yang aman dan sejahtera," sebutnya.
Oleh karena itu, Puan berharap melalui pertemuan pimpinan parlemen negara MIKTA bersama Presiden Jokowi akan semakin mempererat hubungan antarnegara. Dengan begitu, negara middle power (kekuatan menengah) bisa ikut menyelesaikan berbagai tantangan dunia.
"Saya juga berharap melalui pertemuan ini, kita semua dapat terus mengembangkan hubungan bilateral di antara negara anggota MIKTA," pungkas Puan. (Z-5)
Analisis mendalam tiga senjata mutakhir AS dalam Operasi Epic Fury: Debut rudal PrSM, drone murah LUCAS, dan penampakan Tomahawk siluman yang gempur Iran.
Israel menutup Masjid Al-Aqsa untuk hari ketiga di tengah Ramadan 2026 pasca-perang dengan Iran. Warga Palestina peringatkan perubahan status quo permanen.
Wisatawan internasional ke wilayah tersebut dapat turun antara 11 dan 27% pada 2026 jika konflik berlanjut.
Insiden itu terjadi di Bnei Brak, tepat di sebelah timur Tel Aviv, dan kota Rosh HaAyin, lebih jauh ke timur.
Presiden Iran Pezeshkian mengatakan pemerintah tetap beroperasi meskipun perang di negara itu semakin memanas.
Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan duka mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia mengenang Wapres Ke-6 RI tersebut sebagai sosok hangat dan bersahaja.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved