Pengamat: Peran Indonesia di Board of Peace Kunci Cegah Dominasi Israel di Gaza

PERAN Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi kunci penting untuk menjaga keseimbangan narasi internasional terkait Gaza serta mencegah dominasi politik Israel dalam pengambilan keputusan global. Kehadiran Indonesia disebut tidak hanya strategis secara diplomatik, tetapi juga menentukan arah misi stabilisasi di lapangan.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai absennya Indonesia justru akan membuka ruang kemenangan politik bagi faksi sayap kanan Israel. Ia mengingatkan bahwa sikap skeptis berlebihan di dalam negeri dapat berujung pada hilangnya kekuatan penyeimbang di forum internasional.

“Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” kata Khairul dalam pernyataan tertulis, Selasa (17/2).

Baca juga : Presiden Palestina Telepon Jokowi Terkait Israel

Khairul menjelaskan, penolakan terhadap kehadiran TNI dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) datang dari dua arah yang berseberangan, tetapi berujung pada dampak yang sama.

Faksi sayap kanan Israel, menurutnya, menolak karena ingin menguasai Gaza tanpa saksi internasional, sementara sebagian kelompok di Indonesia menolak karena takut terjebak dalam skenario politik global.

“Jika kita menuruti kekhawatiran itu, hasilnya tetap sama: TNI batal berangkat dan Israel menang mudah karena tidak ada kekuatan penyeimbang, baik di BoP maupun di lapangan,” ujarnya.

Baca juga : NU: Jangan Hubungan dengan Israel bila Palestina belum Berdaulat

Selain itu, Ia menilai bahwa mundurnya Indonesia justru akan menguntungkan kelompok sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Kita seolah mempermudah pekerjaan mereka untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri,” kata Khairul.

Mengacu pada pengalaman Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon, Khairul mengakui tantangan di lapangan tidak ringan, termasuk hambatan dari Israel. Namun, ia menilai skema ISF kali ini memiliki dinamika berbeda karena tekanan internasional dilakukan secara kolektif melalui BoP.

“Consent Israel sedang dipaksa hadir melalui tekanan internasional di Board of Peace. Absennya kita di meja perundingan justru mempermudah Israel menggunakan veto politiknya untuk menolak pasukan dari negara Muslim,” tegasnya.

Di samping itu, Rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza, lanjut Khairul, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan kelompok garis keras Israel karena berpotensi menghambat kontrol Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan skenario pemindahan paksa warga Palestina.

“Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yakni membangun kembali permukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza. Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut,” ujarnya.

Khairul mengatakan bahwa laporan intelijen yang diungkap The Guardian menyebutkan akan pasukan Indonesia direncanakan ditempatkan di wilayah selatan Gaza, antara Rafah dan Khan Younis. Ia menilai kawasan ini sebagai choke point strategis.

“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya.

Menurut Khairul, keberadaan TNI tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga menjadi penanda geopolitik yang menegaskan Gaza bukan wilayah tanpa kedaulatan (terra nullius).

“Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penolakan keras terhadap rencana kehadiran pasukan Indonesia sebagaimana disuarakan tokoh-tokoh sayap kanan Israel dan organisasi pro-Israel di media internasional justru membantah narasi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan politik Amerika Serikat.

“Fakta ini menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia bukan jebakan, melainkan ancaman nyata bagi agenda politik faksi garis keras di Tel Aviv,” pungkasnya. (Dev/P-3)