8.000 Personel TNI untuk Misi Perdamaian ISF di Gaza Sesuai Kemampuan dan Kebutuhan

RENCANA pemerintah menyiapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza merupakan pernyataan kapasitas maksimal yang siap digerakkan Indonesia.

Angka tersebut tidak dimaksudkan untuk pengiriman sekaligus, melainkan komitmen kesiapan bertahap yang pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan mandat dan kebutuhan riil di lapangan.

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menjelaskan bahwa dalam operasi perdamaian, negara kontributor lazimnya menyampaikan total kapasitas yang mampu disiagakan.

Baca juga : Bakti di Batas Negara

"Lebih tepat dipahami sebagai kesiapan bertahap sesuai kebutuhan dan mandat. Dalam operasi perdamaian, negara kontributor biasanya menyampaikan kapasitas maksimal yang siap digerakkan, bukan jumlah yang otomatis akan diberangkatkan," ujar Khairul saat dihubungi.

Besarnya jumlah personel yang disiapkan berkaitan erat dengan kompleksitas situasi di Gaza. Khairul menilai misi ini tidak akan sesederhana misi PBB pada umumnya yang hanya melibatkan ratusan personel, karena tantangan di Gaza bersifat multidimensi.

"Mulai dari stabilisasi keamanan, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan layanan dasar. Kebutuhan pasukan tentu lebih besar dan lebih beragam," tambahnya.

Baca juga : Indonesia Kirim 8.000 TNI ke Gaza, Pengamat : Risiko Politik dan Keamanan bagi Negara

Keterlibatan TNI dalam ISF di bawah naungan Board of Peace (BoP) ini membawa dua kepentingan utama bagi Indonesia. Pertama, menegaskan posisi Indonesia yang konsisten membela Palestina melalui kontribusi nyata, melampaui jalur diplomasi.

Kedua, langkah ini merupakan implementasi agenda Board of Peace. Indonesia berambisi memperkuat citra di kancah global sebagai penyedia misi perdamaian (peace provider), bukan sekadar negara pendukung.

"Pengumuman 8.000 personel itu pada dasarnya menunjukkan komitmen dan kesiapan, sementara jumlah riil yang berangkat tetap akan mengikuti mandat dan situasi di lapangan," pungkas Khairul. (Ndf/P-3)