Indonesia Kirim 8.000 TNI ke Gaza, Pengamat : Risiko Politik dan Keamanan bagi Negara

PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko dan menyisakan persoalan legalitas alias mandat. 

Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar mengingatkan, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan hukum, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Rencana pengiriman ribuan prajurit TNI ke Gaza dinilai memerlukan pertimbangan matang, terutama menyangkut legitimasi hukum internasional, risiko keamanan, serta dampak politik bagi Indonesia.

Baca juga : Bakti di Batas Negara

Menurut Smith, dasar pembentukan ISF yang berada di bawah Board of Peace (BoP) pimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak sepenuhnya sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disebut-sebut menjadi pijakan pembentukan pasukan stabilisasi tersebut. Sebab itu, legitimasinya masih menjadi pertanyaan.

Berbeda dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, kata Smith, ISF memiliki kewenangan menggunakan kekuatan terhadap pihak yang dianggap mengganggu stabilitas Gaza. Kondisi itu, menurutnya, membuka ruang eskalasi konflik. 

“Board of Peace yang dipimpin Trump tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB 2803 yang dijadikan dasar pembentukan ISF. Karena itu Tiongkok, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Norwegia menolak bergabung,” kata Smith ketika dihubungi, Rabu (11/2).

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Smith juga menyoroti situasi kebuntuan antara Israel dan Hamas yang masih menjadi persoalan dan potensial berdampak pada ISF. Pasalnya, Hamas menolak menerima demiliterisasi Gaza sebelum militer Israel (IDF) menarik diri sepenuhnya sesuai Resolusi DK PBB 2803.

Di sisi lain, Israel tidak bersedia menarik pasukannya atau menghentikan perang sebelum Hamas dilucuti. Dalam situasi tersebut, kata Smith, kecil kemungkinan ISF yang nantinya akan dipimpin jenderal Amerika Serikat akan bersikap netral jika terjadi pelanggaran oleh Israel.

Keterlibatan TNI dalam ISF, lanjut Smith, berpotensi menimbulkan persepsi Indonesia berpihak pada kepentingan Israel dan Amerika Serikat.

“Mustahil ISF yang dipimpin jenderal AS akan menghukum Israel bila melakukan pelanggaran sementara ISF akan menyerang Hamas jika menolak dilucuti,” ujarnya. (H-4)