Berita Terbaru Tembakau Hari Ini

Pemerintahan Prabowo Subianto Diminta Dengar Aspirasi Industri Tembakau

Sejumlah ekonom menilai rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas jenama yang tertuang pada Rancangan Permenkes bisa menimbulkan masalah di pemerintahan baru.

Kementan: Regulasi Kemasan Rokok Polos akan Berdampak ke Sektor Pertanian

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk pertanian. 

Pekerja di Sektor Tembakau Rentan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah diminta memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja di industri hasil tembakau. Permintaan itu disampaikan seusai munculnya RPMK terkait kemasan rokok polos.

Kebijakan Kemasan Rokok Polos Ancam Mata Pencaharian Banyak Pihak

Anggota legislatif khawatir kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) akan memicu fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara meluas.

Ini Kritik Serikat Pekerja soal Regulasi Tembakau

FEDERASI Serikat Pekerja Rokok Tembakau Dan Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengkritik regulasi terkait tembakau

Menanti Proses Finalisasi Kebijakan Turunan PP 28/2024

Menkes mengatakan pihaknya telah melibatkan Apindo untuk diskusi ini. Tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi.

Buruh Industri Hasil Tembakau Waswas dengan Kebijakan PP 28/2024 dan RPMK

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap Industri Hasil Tembakau dapat mematikan keberlangsungan IHT.

Tolak PP 28/2024 dan RPMK, Petani Cengkeh Khawatir Serapan Bahan Baku Menurun

Petani cengkeh menolak Tolak PP 28/2024 dan RPMK. Kebijakan tersebut memuat aturan zonasi larangan penjualan dan pembatasan iklan produk tembakau hingga kemasan rokok polos tanpa merek.

APTI Konsisten Tolak RPMK tentang Kemasan Rokok Tanpa Merek

Pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Serikat Pekerja Tembakau Terus Berupaya Perjuangkan Mata Pencahariannya

Industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan).

Pemerintah Dianggap Minim Berikan Keberpihakan pada Petani Tembakau

Merujuk kajian proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna.

Buruh Tembakau Unjuk Rasa ke Kemenkes Tolak Kemasan Rokok Polos

Kemenkes akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Perumusan Kebijakan Rokok Tanpa Merek Punya Kesamaan dengan Pengendalian Tembakau FCTC

Indonesia sampai saat ini tidak meratifikasi FCTC, karena pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau.

Pemerintah Diminta Berpihak Pada Keberlanjutan Mata Pencaharian Petani Tembakau

Petani tembakau di Aceh tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi yang justru sangat berdampak pada keberlangsungan mereka.

Atur Rokok Elektrik, PP 28/2004 Dinilai Lebih Baik

Regulasi PP 28/2024 dinilai lebih baik, salah satunya mengatur rokok elektronik. PP itu mensejajarkan rokok elektronik diatur sama seperti rokok konvensional.

Industri Tembakau Disebut Serap Tenaga Kerja dengan Pendidikan Terbatas

Gelombang penolakan pasal-pasal tembakau yang bermasalah pada PP Kesehatan belum menemukan solusi.

Kebijakan Rokok Tanpa Merek Bisa Timbulkan Masalah Pengawasan Produk Ilegal

Kemenkeu telah memberikan sejumlah masukan kepada Kemenkes terkait dampak kebijakan ini, termasuk risiko yang dihadapi dalam pengawasan produk rokok di pasaran.

Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Masih Tuai Pro dan Kontra dari Serikat Pekerja

Perumusan PP 28/2024 maupun RPMK memantik ketidakpuasan akibat minimnya keterlibatan kalangan pekerja dalam pembuatan regulasi tersebut.

Usulan Kemasan Rokok Tanpa Merek Rugikan Industri dan Rakyat Kecil

Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota DPR RI.

Kebijakan Kemasan Rokok tanpa Merek Berdampak Negatif Pada Perekonomian

kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan oleh Kemenkes perlu diperhatikan dengan saksama.

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

Safari Diplomatik Prabowo: Hasilnya Apa?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia