Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Larangan atau pembatasan ketat pada industri tembakau berdampak pada melemahnya ekonomi daerah yang bergantung pada hasil tembakau
Produk seperti rokok elektronik atau tembakau yang dipanaskan memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.
Maraknya penjualan rokok ilegal menjadi penyebab penurunan pendapatan negara.
Tembakau disebut bukan hanya menyerap tenaga kerja, namun juga menggerakkan perekonomian daerah hingga nasional.
PT HM Sampoerna berhasil mengekspor produk tembakau inovatif bebas asap ke berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Sampoerna di pasar internasional.
Tobacco Harm Reduction (THR) atau Pengurangan Dampak Berbahaya Tembakau adalah pendekatan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi risiko merokok
Wahyu menggagas ada penelitian lebih lanjut terkait berapa banyak produk alternatif rendah risiko yang sudah ada di Indonesia dan besaran pengguna.
Makanan bergizi seimbang harus mencakup beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta lauk yang kaya protein.
Di tengah upaya jajaran Kemenkes untuk terus mendorong pembahasan Rancangan Permenkes, Merrijantij mengungkapkan, hingga saat ini, Kemenperin belum dilibatkan secara resmi oleh Kemenkes.
Kementerian Pertanian yang bersinggungan langsung dengan para petani tembakau mengaku terganggu dengan langkah Kementerian Kesehatan dalam merancang Permenkes.
Per Mei 2024 terdapat sekitar 99.177 pekerja tembakau yang tersebar di Jawa Tengah.
Proses penyusunan kebijakan diharapkan benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik
Bea Cukai Luwuk berhasil menindak 2.610 bungkus atau 52.200 batang rokok yang diduga ilegal di Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada Jumat (8/11).
Sejumlah pihak terus menyerukan desakan kepada Kementerian Kesehatan untuk membatalkan untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.
Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek sebagaimana dituangkan pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dinilai telah menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia memohon kepada pemerintahan baru untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok.
Sejumlah ekonom menilai rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas jenama yang tertuang pada Rancangan Permenkes bisa menimbulkan masalah di pemerintahan baru.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk pertanian.
Pemerintah diminta memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja di industri hasil tembakau. Permintaan itu disampaikan seusai munculnya RPMK terkait kemasan rokok polos.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved