Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara (KPTNI), Eggy BP mengungkapkan bahwa produksi rokok telah menurun hampir 10% sejak Maret 2025. Menurutnya, tekanan terhadap IHT tidak hanya berasal dari cukai yang terus meningkat dan tingginya peredaran rokok ilegal, tetapi juga dari kampanye anti-rokok.
Eggy menyoroti bahwa peningkatan cukai membuat rokok legal semakin mahal, mendorong konsumen beralih ke rokok murah dan ilegal. Selain itu, tekanan ekonomi makro dan intervensi asing melalui LSM semakin memperburuk situasi.
Penurunan produksi ini berdampak pada lebih dari enam juta pekerja di seluruh rantai IHT, mulai dari petani tembakau hingga pedagang kecil. Eggy juga menyoroti peran dana asing, seperti Bloomberg, dalam mendukung kampanye anti-tembakau melalui LSM di Indonesia. Menurutnya, ini bukan sekadar bantuan filantropi, melainkan intervensi nyata yang memengaruhi kebijakan publik.
Ancaman ini, menurut Eggy, bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan negara. "Kretek adalah kedaulatan bangsa yang hanya ada di negeri ini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (30/4).
Eggy mengingatkan bahwa IHT bukan sekadar komoditas, tetapi ekosistem yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. KPTNI berharap pemerintah memberikan ruang adil bagi pelaku IHT dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Regulasi yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama lebih dari enam juta pekerja yang terlibat dalam rantai sektor IHT. "Dalam rantai IHT ini ada banyak lapisan masyarakat yang terkait, mulai dari petani tembakau hingga pengrajin keranjang tembakau," tutup Eggy. (H-2)
Peruri akan tetap menjadi pihak yang mencetak pita cukai untuk barang-barang kena cukai.
Saleh Husin menyoroti pentingnya menjaga industri padat karya serta memperhatikan kesejahteraan petani tembakau.
Kepastian regulasi menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan industri tembakau.
Moratorium akan membuka ruang bagi evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.
Edy mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas terhadap peredaran rokok ilegal.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 mendapat dukungan luas dari sejumlah kementerian.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) mendapat sorotan serius.
Bea Cukai Kudus juga mencatat adanya kenaikan kinerja serupa yakni 164 kali penindakan terhadap 22,1 juta batang rokok ilegal senilai Rp 30,46 miliar dan potensi kerugian negara Rp 21,18 miliar.
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.
BEA Cukai Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal di wilayah perairan Kepulauan Riau.
Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta memicu perdebatan sengit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved