Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Umum Komunitas Pecinta Tabacum Nusantara (KPTNI), Eggy BP mengungkapkan bahwa produksi rokok telah menurun hampir 10% sejak Maret 2025. Menurutnya, tekanan terhadap IHT tidak hanya berasal dari cukai yang terus meningkat dan tingginya peredaran rokok ilegal, tetapi juga dari kampanye anti-rokok.
Eggy menyoroti bahwa peningkatan cukai membuat rokok legal semakin mahal, mendorong konsumen beralih ke rokok murah dan ilegal. Selain itu, tekanan ekonomi makro dan intervensi asing melalui LSM semakin memperburuk situasi.
Penurunan produksi ini berdampak pada lebih dari enam juta pekerja di seluruh rantai IHT, mulai dari petani tembakau hingga pedagang kecil. Eggy juga menyoroti peran dana asing, seperti Bloomberg, dalam mendukung kampanye anti-tembakau melalui LSM di Indonesia. Menurutnya, ini bukan sekadar bantuan filantropi, melainkan intervensi nyata yang memengaruhi kebijakan publik.
Ancaman ini, menurut Eggy, bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan negara. "Kretek adalah kedaulatan bangsa yang hanya ada di negeri ini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (30/4).
Eggy mengingatkan bahwa IHT bukan sekadar komoditas, tetapi ekosistem yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. KPTNI berharap pemerintah memberikan ruang adil bagi pelaku IHT dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Regulasi yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama lebih dari enam juta pekerja yang terlibat dalam rantai sektor IHT. "Dalam rantai IHT ini ada banyak lapisan masyarakat yang terkait, mulai dari petani tembakau hingga pengrajin keranjang tembakau," tutup Eggy. (H-2)
Kebijakan fiskal yang menyangkut IHT harus dirancang secara hati-hati dan presisi.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi.
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah dashboard pemantauan di wilayah rawan peredaran rokok ilegal.
Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan cukai agar lebih seimbang.
Dengan kemasan yang seragam, produk ilegal akan lebih sulit dibedakan dari yang legal.
Bea Cukai membentuk Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai langkah strategis menekan peredaran rokok ilegal.
Bea Cukai bersama BAIS TNI berhasil menggerebek pabrik dan gudang pengepakan rokok ilegal di Desa Sentul, Sidoarjo.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan karton rokok ilegal. Barang selundupan itu diangkut menggunakan dua unit kapal cepat.
Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dinilai mengancam keberlangsungan industri dan kesejahteraan jutaan pekerja industri hasil tembakau.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Rokok Ilegal belum menyasar akar masalah karena terlalu fokus pada penindakan di bagian hilir tanpa mengatasi sumber permasalahan dari sisi hulu.
Pemerintah didesak untuk memberlakukan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved