Berita Terbaru tembakau Hari Ini

GAPPRI Sebut Prevalensi Perokok Anak Sudah Turun

Proses penyusunan kebijakan diharapkan benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

4 Fakta Penting Kinerja APBN hingga Oktober 2024

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik

Bea Cukai Luwuk Sita 52.200 Batang Rokok Ilegal, Kerugian Negara Capai Rp38 Juta

Bea Cukai Luwuk berhasil menindak 2.610 bungkus atau 52.200 batang rokok yang diduga ilegal di Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada Jumat (8/11).

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Selamatkan Industri Tembakau dari Ancaman PHK

Sejumlah pihak terus menyerukan desakan kepada Kementerian Kesehatan untuk membatalkan untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Regulasi Penyeragaman Kemasan Rokok Sarat Intervensi Asing

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek sebagaimana dituangkan pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dinilai telah menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Prabowo Subianto Diminta Batalkan Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia memohon kepada pemerintahan baru  untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok. 

Pemerintahan Prabowo Subianto Diminta Dengar Aspirasi Industri Tembakau

Sejumlah ekonom menilai rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas jenama yang tertuang pada Rancangan Permenkes bisa menimbulkan masalah di pemerintahan baru.

Kementan: Regulasi Kemasan Rokok Polos akan Berdampak ke Sektor Pertanian

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk pertanian. 

Pekerja di Sektor Tembakau Rentan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah diminta memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja di industri hasil tembakau. Permintaan itu disampaikan seusai munculnya RPMK terkait kemasan rokok polos.

Kebijakan Kemasan Rokok Polos Ancam Mata Pencaharian Banyak Pihak

Anggota legislatif khawatir kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) akan memicu fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara meluas.

Ini Kritik Serikat Pekerja soal Regulasi Tembakau

FEDERASI Serikat Pekerja Rokok Tembakau Dan Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengkritik regulasi terkait tembakau

Menanti Proses Finalisasi Kebijakan Turunan PP 28/2024

Menkes mengatakan pihaknya telah melibatkan Apindo untuk diskusi ini. Tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi.

Buruh Industri Hasil Tembakau Waswas dengan Kebijakan PP 28/2024 dan RPMK

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terhadap Industri Hasil Tembakau dapat mematikan keberlangsungan IHT.

Tolak PP 28/2024 dan RPMK, Petani Cengkeh Khawatir Serapan Bahan Baku Menurun

Petani cengkeh menolak Tolak PP 28/2024 dan RPMK. Kebijakan tersebut memuat aturan zonasi larangan penjualan dan pembatasan iklan produk tembakau hingga kemasan rokok polos tanpa merek.

APTI Konsisten Tolak RPMK tentang Kemasan Rokok Tanpa Merek

Pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Serikat Pekerja Tembakau Terus Berupaya Perjuangkan Mata Pencahariannya

Industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan).

Pemerintah Dianggap Minim Berikan Keberpihakan pada Petani Tembakau

Merujuk kajian proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna.

Buruh Tembakau Unjuk Rasa ke Kemenkes Tolak Kemasan Rokok Polos

Kemenkes akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Perumusan Kebijakan Rokok Tanpa Merek Punya Kesamaan dengan Pengendalian Tembakau FCTC

Indonesia sampai saat ini tidak meratifikasi FCTC, karena pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau.

Pemerintah Diminta Berpihak Pada Keberlanjutan Mata Pencaharian Petani Tembakau

Petani tembakau di Aceh tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi yang justru sangat berdampak pada keberlangsungan mereka.

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

Urgensi Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri di Tiap Daerah

Percepatan Profesor: Solusi atau Risiko Baru?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia