Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI AL menegaskan akan mengawal kepentingan-kepentingan negara terkait polemik pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, melanggar peraturan.
ANGOTA DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo melepaskan pin DPR miliknya saat rapat kerja (raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menduga bahwa PT CPS telah melakukan pelanggaran terkait dengan pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di Pulau Pari, Jakarta.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya memiliki kelemahan dalam pengawasan ruang laut.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan solusi terkait polemik pagar laut. Dia janji proses investigasi berdirinya pagar laut tak bakal mandek.
MENTERI KKP klaim penguatan anggaran juga memperkuat pengawasan kementeriannya di ruang laut dan bisa menghindari hal seperti munculnya pagar laut ilegal.
Pemilik pagar laut di perairan Tangerang hanya akan dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer. Artinya, pencaplok lahan itu hanya perlu membayar Rp540 juta.
MENTERI KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan data hasil investigasi Kementerian ATR/BPN akan dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar lau
KKP bakal koordinasi dengan Menteri ATR/BTN untuk memproses hukum oknum yang memasang pagar laut di Tangerang, Banten.
"Hasil dari pemeriksaan sekarang masih berlanjut, belum bisa disimpulkan. Karena mereka mengatakan mewakili kelompok-kelompok dan mereka membuat list,"
Sakti belum bisa membeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pagar laut ilegal itu.
1.800 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ilegal yang berada di perairan Kabupaten Tangerang.
Proses pembongkaran pagar laut, Rabu (22/1), dihadiri Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
KKP pastikan penyelidikan pagar laut dilakukan secara transparan, tapi enggan ungkap pihak yang diperiksa
KETUA Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas polemik pagar laut
Diharapkan KKP maupun TNI Angkatan Laut (AL) dapat saling berkoordinasi dalam aktivitas pembongkaran pagar laut
Nusron menyebut bahwa pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) digugat praperadilan soal polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya kurang teliti melakukan pengawasan ihwal adanya pagar laut di Tangerang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved