Berita Terbaru Ruu Pks Hari Ini

Serahkan 421,218 Petisi untuk Dukung RUU PKS

Petisi yang diserahkan merupakan amanah dari masyarakat agar pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum.

Pemerintah dan DPR Tetapkan 33 Prolegnas 2021

Beberapa di antaranya yakni RUU Penyiaran, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pemilihan Umum (RUU), dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

LBH APIK Jakarta Nilai Penegakan Hukum Belum Maksimal

Penanganan kasus masih memiliki pola struktural yang sama dari tahun ke tahun yakni kurang berperspektif pada korban.

Aduan Kasus Kekerasan di LBH APIK Jakarta Meningkat Sepanjang 2020

Dari total 1.178 pengaduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta, kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 418 kasus.

Publik Kurang Pahami RUU PKS

Penanganan kasus kekerasan seksual kerap menghadapi kesulitan ketika memasuki proses hukum.

Masyarakat harus Kawal Pembahasan RUU PKS

Problem yang dihadapi dalam proses pembuatan RUU PKS salah satunya adalah belum ada pemahaman publik yang luas terhadap rancangan tersebut

Pembahasan RUU PKS Mendesak Dilakukan

Tidak bisa dimungkiri saat ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya ditempatkan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Pembahasan RUU PKS Mendesak dilakukan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai penting karena belum ada perangkat perundangan yang melindungan korban kekerasan seksual. 

RUU Tertunda Menjadi Prioritas

Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Amnesty Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

AMNESTY International Indonesia mendesak DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR

RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (PKS) sudah diusulkan sejak 2016 silam.

RUU PKS: Agar Tidak Jatuh Korban (Lagi)

Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebelum pandemi, banyak perempuan yang jadi korban kekerasan. Kini, jumlah bertambah, polanya bergeser. Jika bukan pada hukum warga berlindung, pada siapa lagi?

Wapres: Pemerintah Kembali Ajukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Ma’ruf menegaskan, pemerintah memiliki komitmen besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

NasDem Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

FRAKSI Partai NasDem terus mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masuk dalam Prolegnas 2021 untuk kemudian menjadi jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan.

NasDem, PKB, Gerindra Desak RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

Publik sangat menanti peraturan tersebut sebagai wujud perlindungan negara terhadap rakyatnya. 

Komnas Perempuan Desak DPR Masukkan RUU PKS ke Prolegnas

Survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan.

Menteri PPPA Minta DPR Masukan RUU PKS pada Prolegnas 2021

KemenPPPA hadir mendengaran aspirasi masyarakat melalui diskusi dengan akademisi dan berhasil mengumpulkan dukungan terhadap RUU PKS.

RUU PKS Keluar dari Prolegnas,Masyarakat Sipil Suarakan Kekecewaan

Sudah waktunya kekerasan seksual dibuatkan RUU tersendiri karena  modus pelecehan dan kekerasan seksual sudah berkembang.

Negara Wajib Melindungi Warganya dari Ancaman Kekerasan Seksual

"Kondisi ini menjadi dasar bagi kita semua untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan mengesahkannya sebagai undang-undang," kata Rerie.

Tobas Sebut Keluarnya RUU PKS dari Prolegnas Blessing in Disguise

Muatan substansi RUU PKS lebih tepat dibahas di Baleg karena banyak isu lintas Komisi di dalamnya.

Rakyat dan Politik Cari Makan

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia