Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
Langkah DPR RI menarik pembahasan RUU PKS dari Prolegnas 2020 menimbulkan pandangan berbeda dari sejumlah fraksi.
DPR beralasan penarikan RUU PKS karena menunggu penuntasan pembahasan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi."
Sejumlah LSM menyayangkan sikap DPR mengeluarkan RUU P-KS dalam prolegnas prioritas 2020. Padahal tingkat kekerasan seksual mengalami peningkatan.
Meski sudah dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020, Fraksi Partai NasDem tetap perjuangkan RUU P-KS.
Taufik Basari optimistis bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan komunikasi terus dilakukan mengingat RUU PKS merupakan pembahasan lintas sektor.
Tidak disertakannya RUU PKS dalam daftar RUU yang di-carry over membuat RUU tersebut diragukan bisa segera rampung.
Fraksi Partai NasDem mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan 39 Rancangan Undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan CATAHU Komnas Perempuan 2019, kasus yang dilaporkan meningkat 14% pada 2018.
33 calon komisioner selanjutnya akan menjalani tahap wawancara tatap muka untuk mengetahui lebih dalam mengenai komitmen dan strategi mereka.
Perempuan sebagai korban jarang sekali ditanya pengalamannya. Selalu yang dikejar ialah pelaku yang tentu saja tidak akan mengaku.
Partai Nasdem juga harus melawan paradigma partriarki yang mewarnai proses legislasi termasuk penundaan RUU PKS ini.
RUU PKS yang berisi pencegahan, pemulihan, pemantauan terhadap korban kekerasan seksual, mendesak untuk disahkan oleh DPR periode saat ini.
KLASUL pemerkosaan dalam rumah tangga di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih perlu dibahas dan diharapkan terbuka untuk diperdebatkan.
Maraknya kasus pembunuhan istri yang dilakukan suami akibat istri tidak mau melayani menjadi perhatian khusus agar RUU ini dapat disahkan.
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat sehingga menurut pandangan MUI perlu ada pendalaman lebih lanjut
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved