Jumat 06 Maret 2020, 18:25 WIB

NasDem Optimistis RUU PKS Segera Disahkan

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
NasDem Optimistis RUU PKS Segera Disahkan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Desak Pengesahan RUU PKS.

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, optimistis bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.

"Saya optimistis dalam periode sekarang RUU PKS ini dapat dibahas kemudian dan disahkan menjadi UU," kata Taufik dalam diskusi 'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Baca juga: Cegah Covid-19 di Tempat Kerja

Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama mulai dari unsur legislatif maupun peran dari masyarakat untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.

"Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban," ujar Ketua DPP NasDem tersebut.

Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus lakukan dengan baik karena untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual terjadi di tengah masyarakat.

Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan oleh partainya. Saat ini, sedang Naskah Akademik RUU PKS.

"Yang kita lakukan adalah sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan fraksi NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat badan legislatif (baleg) DPR pada masa persidangan ketiga ini," tandas laki-laki yang akrab disapa Tobas tersebut.

Fraksi NasDem sebagai yang mengusulkan RUU PKS tersebut membuka ruang yang seluas-luasnya bagi berbagai pihak, kelompok, dan termasuk juga gerakan perempuan untuk bersama-sama memperkuat substansi dari naskah akademik RUU PKS.

Sebelumnya, pembahasan mengenai RUU PKS sendiri ingin dibahas pada masa DPR periode 2014-2019 namun pada saat itu sudah masuk masa kampanye dan sempat terhenti karena hal tersebut.

"Ya memang betul dalam periode lalu itu adalah tahun politik, pembahasan RUU PKS itu mulai memasuki masa-masa kampanye sehingga ada beberapa yang melihat itu sebagai isu kampanye juga, oleh karena itu dengan tidak ada lagi di tahun politik, pembahasannya di tahun 2020, karena ini merupakan prioritas, mudah-mudahan suasananya lebih agak kondusif, agak lebih adem," ungkap Anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Dukung RUU PKS dengan Catatan

Sehingga diharapkan pembicaraannya lebih pada kepentingan bersama, kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok semata.

"Karena itulah saya juga meyakini bahwa kedepannya akan lebih mudah, lebih mulus jalannya RUU PKS ini untuk menjadi UU," tutupnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara

Kemlu Pulangkan 13 ABK Yang Ditahan di Vietnam Sejak 2020

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 22:13 WIB
Kapal tersebut sempat ditangkap patroli Bea Cukai Vietnam atas tuduhan melakukan perdagangan rokok ilegal di perairan...
Dpr go.id

Penyusunan Regulasi Butuh Pengawalan Mahasiswa

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 21:10 WIB
Ia juga mengatakan proses penyusunan UU kerap dihantam intervensi oleh pihak yang...
Antara

Jokowi Harus Tunjukan Posisi Indonesia di Asia Tenggara

👤Sri Utami 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:45 WIB
Presiden Jokowi sudah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi  yang sangat menonjol pada 7 tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya