Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
FRAKSI Partai NasDem mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Lima di antaranya masuk dalam RUU prioritas untuk Prolegnas 2020.
Salah satu RUU prioritas yang diajukan NasDem ialah Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Taufik Basari berharap seluruh RUU krusial yang diajukan NasDem masuk dalam Prolegnas 2020.
"Kami meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan ke dalam Daftar Prolegnas Prioritas," ungkap Taufik dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12).
Baca juga: DPR Kukuh Amendemen UUD 1945
Selain RUU PKS, NasDem juga mengajukan RUU tentang Advokat, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Seluruhnya masuk sebagai usulan Prolegnas 2020.
"Kami juga mengajukan RUU yang akan menggunakan metode Omnibus Law, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum yang diharapkan dapat menyatukan pengatutan tentang administrasi yang tersebar di berbagai undang-undang," kata Taufik.
Berikut 12 RUU usulan Fraksi NasDem untuk Prolegnas 2020-2024:
1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum
2. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
3. RUU tentang Masyarakat Adat
4. RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan
5. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
6. RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat
7. RUU Penyadapan
8. RUU tentang Sistem dan Bantuan terhadap Korban Kejahatan dan
Perlindungan Saksi
9. RUU Perampasan Aset
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran
11. RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan
12. RUU tentang Kesehatan Hewan (OL-2)
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved