Kamis 03 Oktober 2019, 12:49 WIB

Marital Rape Dilema Antara Kewajiban Istri dan Hak Perempuan

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
Marital Rape Dilema Antara Kewajiban Istri dan Hak Perempuan

MI/ARYA MANGGALA
Ketua Harian Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin Kasru Susilo

 

AKTIVIS perempuan yang juga merupakan Ketua Harian Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin Kasru Susilo medukung Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ia menilai undang-undang tersebut sangat penting untuk meminimalkan tindak kekerasan seksual khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

"Pada prinsipnya, saya mendukung (RUU PKS, " kata Zumrotin dalam pesan singkat, Kamis (3/10).

Salah satu yang menjadi perhatia Zumrotin adalah mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape).

Menurutnya, maraknya kasus pembunuhan istri yang dilakukan suami akibat istri tidak mau melayani menjadi perhatian khusus agar RUU ini dapat disahkan.

"Kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri dengan alasan istri tidak mau melayani sudah cukup banyak, Padahal sebetulnya hubungan seksual harus dalam kondisi kesiapan dan persetujuan kedua belah pihak," jelas Zumrotin.

Baca juga: Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Urgen Disahkan

"Bila dalam melakukan hubungan seksual antara suami dengan istri ada pemaksaan atau ancaman. itu dapat dianggap bentuk pemerkosaan, " imbuhnya.

Saat disinggung ihwal ada juga beberapa orang yang menolak RUU PKS, karena beralasan sejatinya istri memiliki kewajiban melayani suami, ia mengungkapkan seharusnya sebagai pasangan harus melihat kondisi masing-masing.

"Selama ini memang diajarkan bahwa istri berkewajiban melayani suami, tanpa melihat alasan penolakan misalnya bila istri sakit, capek. Bagi laki-laki yang tidak setuju, mereka menganggap hak dia untuk dilayani, ada juga perempuan yang tidak setuju karena dia menganggap bahwa ini kewajiban dia melayani suami, " tututnya.

"Nah mestinya keduanya punya hak dan sekaligus kewajiban, bila laki-laki punya hak dilayani, dia punya kewajiban melihat kondisi istrinya apakah mampu dan sehatkah dia. Sementara kalau perempuan mempunyai kewajiban melayani melekat pada dirinya, tapi dapat menolak bila kondisinya tidak memungkinkan. Jadi menolak itu adalah hak perempuan," imbunya.

Meski dirinya mendukung RUU PKS untuk dapat segera disahkan, ia juga mempersilahkan DPR sebagai lembaga yang membuat pwraturan untuk dapat membuka dialog kepada masyarakat.

"Setahu saya, sejumlah penolakannya adalah hal yang berkaitan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga, ada beberapa poin yang masih perlu dibahas dan diharapkan ini dapat terbuka untuk diperdebatkan, " tukasnya. (OL-2)

Baca Juga

Antara

Kemenkes Instruksikan RS Tambah Alokasi Ruang Covid-19 Hingga 40%

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 28 Januari 2021, 00:10 WIB
Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit di Indonesia sudah mencapai...
Dok. Pribadi

Sinergi Pentahelix Bangun SDM Unggul Indonesia  

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:52 WIB
“Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang kreatif dan inovatif, perguruan tinggi harus bergotong-royong, seperti...
Antara

Sepi Job Karena Covid-19, Aliansi Pekerja Seni Ngadu ke DPR

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Rabu 27 Januari 2021, 23:25 WIB
 Pekerja Seni Indonesia mengadu nasib kepada Komisi X DPR RI mengenai nasibnya kini yang terombang-ambing atas kebijakan pemerintah di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya