Selasa 10 September 2019, 18:15 WIB

Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Urgen Disahkan

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Urgen Disahkan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
DESAK PENGESAHAN RUU PKS

 

SISTEM hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.

"Sementara di sisi lain, bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual justru semakin meningkat dan berkembang," ujar Pakar Hukum Pidana, Albert Aries, disela-sela diskusi Tolak RKUHP, Sahkan RUU PKS, di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta, Selasa (10/9).

Baca juga: Sebelum Sidang, Kivlan Menangis di Hadapan Istri

Ia mengemukakan, setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Korban pun harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari pelbagai bentuk kekerasan seksual.

"RUU PKS lebih urgen ketimbang RUU KUHP untuk segera disahkan. Ini realitas yang kita tidak boleh tutup mata. Korban kekerasan seksual intinya harus mendapatkan perlindungan negara," ujarnya.

Ia pun menyoroti poin-poin dalam RUU KUHP yang dikhawatirkan cenderung diterapkan kepada pihak atau kelompok yang lemah. Hal itu, misalnya, perluasan delik penodaan agama dari semula diatur dalam Pasal 156 a KUHP dengan 3 unsur alternatif, yaitu, permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama, kini akan diatur dalam Pasal 313-318 RUU KUHP.

"Bahkan ada beberapa contoh delik RUU KUHP yang karet dan multitafsir, diantaranya Pasal 267 ayat 2 tentang merekam dan memiliki pembicaraan atau gambar, Pasal 292 terkait memengaruhi penegak hukum meski tanpa imbalan, dan Pasal 436 tentang kumpul kebo yang masuk delik aduan." paparnya.

Senada disampaikan Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Batara Munti. Menurut dia, Indonesia saat ini darurat kekerasan seksual. Pengesahan RUU PKS menjadi UU diakuinya dapat menjadi solusi untuk menjawab persoalan tersebut.

Dalam catatan Komnas Perempuan, terang dia, pada 2014 sebanyak 4.475 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan. Di 2015 menjadi 6.499 kasus, 2016 (5.785 kasus), dan 2017 (5.664 kasus).

Selain itu, data kasus kekerasan seksual yang masuk LBH APIK Jakarta dalam 3 tahun terkahir juga terus meningkat, yakni 28 kasus di 2016, 37 kasus (2017), dan 63 kasus (2018). Total kasus yang ditangani dalam 3 tahun terakhir sebanyak 128 kasus.

"Melihat kondisi itu artinya Indonesia memang membutuhkan undang-undang khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual," kata Ratna.

Baca juga: Pemerintah Setuju Revisi UU KPK

Juru Bicara PSI, Dini Purwono, berharap masyarakat bersedia aktif bersuara agar pembahasan RUU KUHP tidak lolos.

"Kita sepakat bahwa kita harus menjaga agar UU itu tetap konstitusional. Jangan pula UU justru membuka celah luas bagi masyarakat dipersekusi atau dikriminalisasi," pungkas Dini. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More