Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengapresiasi revisi Undang-Undang TNI sebagai inisiatif DPR masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Menurutnya, perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan yang berpotensi meluas menjadi alat negara di bidang keamanan negara merupakan isu yang paling krusial.
Berbagai RUU juga dimaksudkan hanya untuk menambah atau memperluas kewenangan masing-masing lembaga. Ardi mengatakan bahwa kewenangan lembaga negara tersebut semestinya dibatasi.
Menurut Hussein, perubahan tersebut akan memperluas wewenang TNI aktif. Ia menyoroti seharusnya TNI fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
DPR RI dan pemerintah dinilai harus memperketat pengawasan penugasan prajurit dalam revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berjalan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Frederick Kalalembang meminta usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI yang sedang dibahas dalam revisi UU TNI dikaji ulang.
Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.
Pemerintah dan DPR diminta menghentikan pembahasan soal revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).
revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi.
Jika revisi undang-undang (RUU) TNI disahkan, peran militer dalam tata kelola negara dan urusan sipil akan semakin besar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggarini menyebut ada usulan tiga mantra TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dibahas pada revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
KETUA Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Utut Adianto menilai ada perbedaan antara usia pensiun TNI dengan aparatur sipil negara (ASN) di institusi negara lainnya.
Ada sejumlah perwira TNI yang ditempatkan pada jabatan sipil menjadi sorotan. Salah satunya, Letkol Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat Sekretaris Kabinet
DPR dan pemerintah sampai saat ini tidak pernah memublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI. Terlebih, rencana revisi ini menuai kritik tajam
Pemerintah memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Semula berjumlah 10, kini diusulkan ditambah menjadi 15.
KOMISI I DPR RI dan pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menanggapi jabatan Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved