DPR Audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI

DPR menggelar audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dialog tertutup itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

"Tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut. "Insyaallah saya pikir ada titik temu. Dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU," ujar Dasco.

Baca juga : Menko Polkam: Revisi UU TNI bukan untuk Dwifungsi ABRI

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu enggan mengungkap poin-poin yang jadi fokus audiensi. Dia menyerahkan ke Komisi I DPR. "Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens," ucap Dasco.

Pada audiensi itu hadir Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, pihak Transparency International Natalia Soebagyo, serta peneliti Imparsial Al Araf. Kemudian sejumlah aktivis seperti Bedjo Untung, Sumarsih, dan anak bungsu Wakil Presiden (Wapres) pertama RI Muhammad Hatta (Bung Hatta), Halida Nuriah Hatta.

Usman mengatakan audiensi itu memberikan catatan kritis kepada DPR terkait draf revisi UU TNI. Dia menekankan kepada parlemen soal fungsi TNI hingga supremasi sipil.

Baca juga : Dasco: Revisi UU TNI Terkait Pasal Kedudukan, Perluasan Penempatan, dan Usia Pensiun TNI

"Kami menyampaikan catatan yang pertama tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan berantai ini tetap ada dalam jalur pertahanan, tentara tetap kembangkan sebagai tentara yang modern dan profesional dan yang terpenting tentara tetap berada dalam kontrol supremasi sipil," ujar Usman.

Terkait supremasi sipil, koalisi menekankan agar selalu ditegakkan. Khususnya terkait jabatan sipil yang bakal diemban prajurit agar tetap dikontrol.

"Kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern dan juga supremasi sipil," jelas dia.

Usman juga menyampaikan pesan Halida. Menurut dia, Halida menyampaikan pandangan dari ayahnya, Bung Hatta. Bahwa, pentingnya taat jadi negara hukum bukan kekuasaan.

"Bu Halida Hatta menegaskan pentingnya mengingat kembali pandangan Proklamator, satu proklamator kita Muhammad Hatta tentang reorganisasi dan rerasionalisasi organisasi angkatan perang khususnya angkatan perang, Dan saya lihat juga tadi menekankan pentingnya negara kita jadi negara hukum tidak menjadi negara kekuasaan," jelas Usman.(P-1)