Koalisi Masyarakat Sipil: Penangkapan Mahasiswa di Blitar saat Kunjungan Gibran Persempit Ruang Berpendapat

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dugaan penangkapan terhadap tiga orang aktivis mahasiswa yang membentangkan poster bernada kritik saat kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka di kota Blitar, menjadi tanda meningkatnya tekanan atas ruang-ruang sipil akibat maraknya penggunaan praktik-praktik otoriter di Indonesia.

“Ini mengingatkan kita bahwa dalam setahun terakhir, tantangan HAM di Indonesia menjadi semakin berat. Implikasi serius pada hak sipil dan politik terlihat dari bagaimana pemerintah terus memakai gaya populisme otoriter melalui retorika ultranasionalisme yang memecah belah,” kata Usman kepada Media Indonesia pada Kamis (19/6).

Menurut Usman, praktik pembungkaman tidak hanya menyasar mahasiswa, namun juga menyerang lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba.

Baca juga : Wapres Gibran Apresiasi Bazar Blitar Djadoel, Gubernur Khofifah Komitmen Berdayakan Koperasi- UMKM dan Ekonomi Kreatif di Jatim

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, penangkapan terhadap tiga mahasiswa tersebut, telah menyalahi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya, setiap warga berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Selain itu, negara jug menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, termasuk dalam bentuk demonstrasi yang termuat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD.

Sementara itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudho Uly membantah menangkap tiga anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar saat kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Rabu (18/6). Ketiga kader PMII itu sempat diamankan karena berusaha mendekat ke lokasi makan siang Wapres di Rumah Makan Bu Mamik, Kota Blitar.

Baca juga : Pengamat: DPR Harus Serius Tanggapi Surat Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran

"Perlu kami tegaskan, tidak ada penangkapan. Ketiganya hanya kami mintai klarifikasi secara baik-baik di lokasi," kata Titus melalui keterangannya, Kamis (19/6).

Titus menjelaskan pihaknya mengambil langkah persuasif demi mendinginkan suasana dan menjaga kondusivitas agenda kenegaraan. Ia mengaku tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat selama kejadian berlangsung.

"Situasi tetap aman dan kondusif. Kami ingin jaga ruang demokrasi tetap terbuka, tapi juga mengedepankan ketertiban umum," ujar Titus.

 (H-3)