Megawati Sempat Tolak Revisi UU TNI, Puan Sebut Itu sebelum Dibahas Bersama

 

 

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat tidak setuju dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pernyataan Megawati itu disampaikan sebelum revisi UU TNI dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. 

Baca juga : Megawati Sempat Tolak Revisi UU TNI, Puan: Itu sebelum Kami Bahas

 

"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (17/3).

 

Baca juga : Puan Berharap Ibunya Segera Bertemu Prabowo

Kedua DPP PDIP itu mengatakan bahwa revisi UU TNI sudah dijelaskan secara jernih oleh pimpinan DPR serta panitia kerja (panja) revisi UU TNI. Khususnya mengenai tiga pasal yang diubah.

 

"Jadi silahkan dilihat hasil panja tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panja yang akan kita putuskan bersama," ucap Puan.

Baca juga : Saatnya Megawati Serahkan Tahta

 

Dia menambahkan posisi PDIP hanya meluruskan terhadap hal-hal yang tak sesuai di muatan revisi perubahan UU TNI tersebut.

 

Baca juga : Puan Kembali Pastikan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bakal Terjadi

"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," ujar dia.

 

Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal revisi undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan menolak revisi tersebut.

 

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, (30/7/2024).

 

Megawati menyampaikan soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 yang mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.

 

Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi. Megawati menilai akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.

 

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," ujar Megawati. (H-4)